Awig Awig

,

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

 

Latar Belakang dan Asal-Usul

Om Swastyastu,

Keinginan kami sebagai penggagas berdirinya Majelis Adat Pekraman di wilayah Lampung, agar cita-cita luhur tentang asal-usul untuk mendirikan Majelis Adat Pekraman di Provinsi Lampung ini dapat diwariskan kepada anak cucu kita sebagai penerus tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di masa mendatang. Sebagai penggagas dan perumus, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini bukan karena kepentingan pribadi atau golongan dan bukan juga karena konspirasi politik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan suksesi yang bersifat individu, tetapi dengan hati yang tulus ikhlas, hanya karena kami ingin meletakan pondasi yang kuat bagi Adat Pekraman, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan berguna bagi komunitas suku Bali dalam melestarikan Adat Pekraman yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan umat Hindu asal Bali di Provinsi Lampung.

Menurut pandangan kami sistem ini harus kita ikat menjadi satu kesatuan adat yang utuh dalam wadah Majelis Adat Pekraman sebagaimana ia tumbuh di daerah asalnya, yaitu di Bali. Nama Majelis Adat Pekraman adalah nama yang telah diputuskan sebagai wadah adat Bali di Provinsi Lampung. Ada perbedaan kata “adat” dan “desa” yang terdapat dalam Majelis Adat Pekraman (di Lampung) dan Majelis Desa Pekraman (di Bali), keduanya mengandung makna yang sama yaitu suatu wadah yang mengikat komunitas masyarakat adat Bali dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan majelis ini juga bertujuan agar nantinya Majelis Adat Pekraman ini terus berkembang menjadi organisasi yang bersifat Nasional dalam wadah Majelis Adat Pekraman Indonesia.

Majelis ini harus tetap tumbuh dan berkembang sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 18B UUD 1945, Permendagri dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, yang intinya memberi pengakuan dan penghormatan kepada sistem masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan memberi kedudukan yang sangat kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nama Majelis Adat Pekraman dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kami kepada asal-usul desa adat Bali yang diawali oleh umat Hindu yang ada di Provinsi Bali dan saat ini umat Hindu asal Bali telah berkembang sebagai bagian dari  masyarakat daerah lain yang ada di seluruh wilayah Nusantara termasuk di Provinsi Lampung, tentu saja sistem adat yang diwariskan leluhur turut terbawa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan komunitas masyarakat adat Bali. Sedangkan bagi umat Hindu etnis Bali, pemahaman tentang Majelis Adat Pekraman adalah istilah yang sudah sangat populer dan sudah membumi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara sosiologis istilah Majelis Adat Pekraman tidak akan menjadi permasalahan sosial yang di nilai berpotensi memecah-belah kerukunan dan kehidupan masyarakat adat Bali di Indonesia.

Demikian juga secara yuridis formal Desa Adat sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, telah memberi legitimasi bagi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, karena Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 secara tegas telah menyatakan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

 

Dalam pasal 1 point 1 menyebutkan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar kan prakarsa masyarakat, hal asal usula, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 4 point a menyatakan:

Pengaturan Desa bertujuan; memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, dalam point b disebutkan; untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Dalam pasal 8 ayat (2) dinyatakan:

Bahwa pembentukan Desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

 

Dalam pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan:

Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Dan dalam ayat (3) dinyatakan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat Desa.

 

Dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan:

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 

 

Dalam pasal 101 ayat (1) dinyatakan:

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Dalam ayat (2) dinyatakan; penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam poeraturan daerah. Dan peraturn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran pada batas wilayah.

 

Dalam pasal 103 point d dan e tentang wewenang Desa Adat dinyatakan:

Point a menyatakan: penyelesaian sengketa hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak azasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Poin b menyatakan: penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

Ayat (1) menyatakan: penugasan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada desa adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: penugasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

 

Dalam pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

Ayat (1) menyatakan: ketentuan khusus tentang desa adat sebagai dimaksud dalam pasal 96 sampai dengan pasal 110 hanya berlaku untuk desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat.   

 

Gagasan pembentukan Majelis Adat Pekraman di Lampung pada awalnya dicetuskan oleh seorang Ahli Hukum bernama Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. pada tanggal 12 September 2012, dihadapan sebelas tokoh adat terdiri dari para bendesa, ketua dan tokoh adat dari tujuh kabupaten/kota, yaitu:

  1. I Nengah Aryata, SE (Bandar Lampung)
  2. I Made Pasti (Lampung Selatan)
  3. Mangku Misi, S.Pd. (Lampung Tengah)
  4. I Ketut Sukerta (Kota Metro)
  5. I Gusti Putu Mudita (Tulang Bawang)
  6. I Wayan Sudiksa, SIP (Way Kanan)
  7. I Ketut Yorgel (Lampung Timur)
  8. I Putu Suanda (Lampung Timur)
  9. I Ketut Rajin (Lampung Timur)
  10. I Nyoman Gunawan (Lampung Timur) dan
  11. I Nengah Sarwa (Lampung Timur).

Dalam acara“temu tokoh adat”yang diadakan Kampus STAH Lampung, diuraikan tentang perkembangan sistem adat Bali di Provinsi Lampung, yang menurutnya sangat mendesak untuk dibentuk Majelis Adat Pekraman sebagai organisasi tradisional yang menjadi wadah komunitas suku Bali dalam melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Lampung. Pembentukan majelis ini merupakan upaya konstruktif yang dilakukan oleh para tokoh dan pemerhati adat Bali, untuk melindungi umat Hindu dari pelemahan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya akibat pengaruh budaya India yang masif dan issue Hindu global dan back to veda, membuat adat pekraman tak berdaya membendung derasnya pengaruh budaya India yang dianggap oleh kelompok tertentu di lingkungan umat Hindu sebagai ajaran agama yang modern dan praktis.

 

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2016, issue Majelis Adat Pekraman diangkat kembali dalam kegiatan pembinaan rohani  bagi personil Polri di Polda Lampung, yang kemudian sepakat agar ditindak lanjuti untuk mengadakan pertemuan dengan para prajuru dan tokoh adat Kota Bandar Lampung. Hadir dalam acara tersebut adalah:

  1. AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.
  2. AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si.
  3. AKBP I Made Kartika, S.H., M.H.
  4. Kompol I Ketut Suma, S.H.
  5. Kompol Ida Bagus Gede Adi Putra, S.Psi, M.Psi
  6. I Gede Suharto, SE
  7. Drs. I Dewa Kadek Artha
  8. I Made Pasti
  9. drh. AA.Oka Mantera
  10. Iptu Pol I Nyoman Parta
  11. Kompol I Gusti Wartana
  12. I Nyoman Jiwa.

Dalam rapat tersebut forum mengevaluasi berbagai issue dan perkembangan kegiatan keagamaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan berhasil menyusun kesepakatan sebagai berikut:

  1. Sepakat untuk membentuk wadah lembaga Desa Adat yang disebut dengan Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung sampai dengan tingkat Desa.
  2. Sepakat secara aklamasi menunjuk saudara Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Perumus yang bertugas untuk menyusun Awig-Awig Adat Pekraman Provinsi Lampung, yang akan dibahas dalam Paruman Agung Para Bendesa Adat se-Provinsi Lampung, dan kemudian akan ditetapkan sebagai pedoman organisasi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

Pertemuan tokoh adat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016 tersebut, adalah momentum yang sangat berharga dalam mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dalam komunitas masyarakat Hindu untuk menjalankan ajaran Tri Hita Karana. Harapan yang kami gantungkan ini, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, MSi. Guru Besar UNHI Denpasar (2008), yang menyatakan “sistem dan struktur masyarakat Hindu suku Bali dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana dan beliau memberikan simpulan bahwa Desa Pekraman merupakan satu kesatuan harmonis dari tiga gatra, yaitu; krama desa sebagai gatra pawongan, yang membutuhkan ruang untuk melakukan aktivitas berupa kewajiban hidup menjalankan dharma sebagai wujud gatra parhyangan, di wilayah desa Pekraman sebagai wujud gatra palemahan”.  

Mempedomani Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. tersebut, maka ada satu pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama; perlukah dibentuk Majelis Adat Pekraman di Provinsi Lampung ? Pertanyaan ini telah memberi motivasi kepada kita semua untuk segera menemukan jawabannya, ternyata pemerintah telah merangkum jawaban yang kita kehendaki melalui UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. Pemahaman tentang asal-usul desa adat kami temukan dalam  buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si. yang berjudul “Pemberdayaan Desa Pekraman”, yang menyatakan bahwa:

Sebelum disebut “desa Pekraman”, sistem adat yang ada di Bali dahulu disebut “Desa Adat”. Awig-awig desa Pekraman dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan penjabaran dari falsafah Tri Hita karana, yaitu (1) parhyangan sebagai kongkretisasi tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam yang diwujudkan melalui kegiatan upacara keagamaan; (2) pawongan sebagai perwujudan dari hubungan manusia dengan sesamanya, yang diwujudkan dalam kegiatan sosial keagamaan; (3) palemahan atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat. Jadi, sistem dan struktur Desa Pekraman masyarakat Hindu suku Bali dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana, yang terdiri atas tiga gatra; parhyangan, pawongan dan palemahan. 

Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa dan pandangan yang disampaikan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. intinya sejalan dan searah, bahwa pemerintah menghormati eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dan bertekad melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian masyarakat adat termasuk masyarakat adat Bali yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemberdayaan Desa Pekraman tersebut di atas, Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. memberi pengertian tentang pemberdayaan sebagai suatu aktivitas untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada di Desa Pekraman sebagai satu kekuatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemberdayaan setiap komponen adat dalam membangun eksistensi desa Pekraman. Pemahaman ini sangat penting untuk melihat secara utuh keunggulan desa Pekraman yang dapat diberdayakan, untuk melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia. Catatan: Agama Hindu bagi orang Bali adalah agama Hindu yang dilaksanakan dalam koridor kebudayaan Bali (Gunadha, 2008: 26).

Dasar Hukum eksistensi Majelis Adat Pekraman sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum di Indonesia, tertuang dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1979, yang menyatakan:

Bahwa undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 ini adalah keluarnya Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, yang memberi penekanan lebih substantif terhadap arah dan sasaran pembinaan dan pengembangan adat-istiadat antara lain:

semua usaha atau kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat-istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk komitmen pemerintah untuk mengakui eksistensi adat istiadat yang dinilai oleh pemerintah sangat membantu dan menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional, dibuktikan dengan dikeluarkannya Permendagri No: 3 tahun 1997, tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah. Selanjutnya pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. Undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi Desa Adat  sebagai susunan masyarakat hukum yang telah ada, tumbuh dan berkembang sebelum kemerdekaan Indonesia.    

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat pekraman memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan jelas, untuk itu kami sebagai penggagas dan penyusun berdirinya Majelis Adat Pekraman di Wilayah Lampung, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, mengajak kepada seluruh bendesa adat yang ada di wilayah Lampung untuk menyamakan visi, misi dan pandangan untuk segera membangun kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat yang kita warisi dari para leluhur, dengan membentuk Majelis Adat Pekraman yang dibangun secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang berbasis pada sistem Adat Pekraman yang selama ini telah ada dan berkembang secara alami dalam komunitas Hindu Bali yang ada di desa-desa se-Provinsi Lampung.

Semoga Ida Betara Kuturan sebagai pencipta pertama sistem adat ini yang dilengkapi dengan kahyangan tiga dan Ida Betara Danghyang Dwijendra yang melengkapi dengan Padmasana, memberi anugrah sinar suci-Nya kepada kita, sebagai pengikut-Nya, sehingga ajakan kami ini dapat membangkitkan motivasi saudara-saudara untuk turut serta memberdayakan dan melestarikan Majelis Adat Pekraman di luar Bali khususnya di Wilayah Lampung yang kita cintai.

 

Om, Santih, Santih, Santih, Om

PENGGAGAS & PENDIRI MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

Ketua          :  AKBP Dr. I Ketut Seregig, SH, MH (Tokoh Adat)

Sekretaris    :  I Gede Suharto, SE (Tokoh Agama)

Anggota      :  AKBP I Made Rasma, S.Ik, MSi (Paguyuban ADB)

Anggota      :  AKBP I Made Kartika, SH, MH (Paguyuban ADB)

Anggota      :  Kompol IBG.Adi Putra, SPsi, MPsi (Paguyuban)

Anggota      :  Drs. I Dewa Kadek Artha (Bendesa Kota BL)

Anggota      :  I Ketut Sudama, ST, S.Ag.(Kelian Banjar Satria)

Anggota      :  Kompol I Ketut Suma, S.H.(Kelian Banjar Tengah)

Anggota      :  I Ketut Sutika, SH (Kelian Banjar Buana Santi)

Anggota      :  I Ketut Sudiana

Anggota      :  Kompol I Gusti Putu Wartana (Paguyuban ADB)

Anggota      :  drh. A.A Oka Mantera (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota      :  Iptu Pol I Nyoman Parta (Paguyuban ADB)

Anggota      :  I Nengah Aryata, SE (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota      :  I Made Pasti (Tokoh Adat Kab.Lampung Selatan)

Anggota      :  Mangku Misi, S.Pd. (Tokoh Agama Lamteng)

Anggota      :  I Ketut Sukerta (Tokoh Adat Kota Metro)

Anggota      :  I Gusti Putu Mudita (Tokoh Adat Tulang Bawang)

Anggota      :  I Wayan Sudiksa, SIP (Tokoh Adat Lampung Utara)

Anggota      :  I Ketut Yorgel (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Putu Suanda (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Ketut Rajin (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nyoman Gunawan (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nengah Sarwa (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nyoman Jiwa (Tokoh Adat Lampung Timur)

 

 

AWIG-AWIG

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam awig-awig ini yang dimaksud dengan:

  1. Lingkup Majelis Adat Pekraman adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi, Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota, Majelis Adat Pekraman Kecamatan untuk wilayah Kecamatan, sedangkan Desa Pekraman tidak disebutkan sebagai majelis, karena secara historis nomen klatur Adat Pekraman tidak berubah.  
  2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
  3. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota yang ada di wilayah Lampung.
  4. Camat adalah Camat yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota di wilayah Lampung.
  5. Bendesa Adat adalah Ketua Adat yang memimpin dalam wilayah desa dan atau yang disebut nama lain, yang keanggotaannya terdiri dari Banjar Pekraman, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
  6. Kelihan Banjar adalah ketua adat yang memimpin satu kelompok umat Hindu dalam satu dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa, memiliki visi dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
  7. Palemahan adalah batas wilayah adat pekraman yang meliputi wilayah Provinsi Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota, wilayah Kecamatan dan wilayah Desa dan atau yang disebut nama lain, yang menjadi wilayah Desa Pekraman sesuai dengan ruang lingkup wilayah pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi satu kesatuan struktural yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
  8. Krama Desa adalah mereka yang terikat dalam ikatan banjar, menjadi anggota dari desa adat yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu, menyatukan diri menjadi satu ikatan adat pekraman desa, yang berada dalam satu wilayah pemerintahan desa tertentu dan atau yang disebut dengan nama lain, dengan azas salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh adat pekraman desa dan atau yang disebut dengan nama lain.
  9. Krama Banjar adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu yang berada di satu wilayah tertentu dalam satu wilayah pemerintahan desa, menyatukan diri menjadi ikatan Banjar Adat Pekraman dengan azas salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh, dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh Banjar Adat Pekraman.
  10. Pengempon adalah umat Hindu yang berada di wilayah Adat Pekraman, mempunyai ikatan lahir dan batin berdasarkan agama Hindu yang diikat dalam Banjar Pekraman atau Adat Pekraman Desa, yang menyungsung Pura Kahyangan Tiga dan/atau pura kahyangan yang ada di wilayah Adat Pekraman, yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat serta melaksanakan setiap kegiatan upacara di pura kahyangan tersebut.
  11. Paguyuban adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu yang berada disatu wilayah desa adat, yang menyatukan diri menjadi satu kelompok paguyuban atas dasar suka-duka, memiliki tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Paguyuban.
  12. Penyungsung adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu dan menjalin ikatan dalam Banjar Pekraman atau Adat Pekraman Desa, yang memiliki kewajiban untuk bersembahyang di Pura yang diempon dan berpartisifasi dalam pemeliharaan dan pelaksanaan upacara keagamaan di pura tersebut.
  13. Awig–awig adalah peraturan yang ditetapkan oleh Adat Pekraman dan/atau Banjar Pekraman yang disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, sesuai dengan struktur dan tanggungjawabnya secara kelembagaan, dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa, kala, patradesa mawacaranagara mawatata dan dharma agama.
  14. Prajuru adalah mereka yang ditunjuk sebagai pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, pengurus Majelis Adat Pekraman Kecamatan, dan pengurus Adat Pekraman yang ada di desa dan atau yang disebut dengan nama lain, pengurus Banjar Pekraman untuk wilayah dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa/kampung/ kelurahan.  
  15. Paruman adalah rapat permusyawaratan Adat Pekraman, Banjar Pekraman dan Paguyuban adat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan/ kebijakan, yang terdiri dari paruman agung, paruman majelis dan paruman adat.
  16. Paruman Agung adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sistem adat pekraman, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Nasional.
  17. Pecalang adalah petugas keamanan tradisional yang dibentuk oleh Majelis Adat Pekraman atau Paguyuban Adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Adat Pekraman atau melaksanakan pengamanan pada waktu kegiatan-kegiatan upacara keagamaan.
  18. Pengayoman adalah memberi perlindungan kepada krama desa Pekraman atau anggota paguyuban.
  19. Pemberdayaan adalah upaya aktif yang dilakukan Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam ruang lingkup wilayah Lampung, dalam rangka mengembangkan, membangun eksistensi adat agar berperan positif dalam pembangunan daerah Lampung.
  20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan budaya Bali dan adat budaya Hindu antara lain Hindu Jawa, terutama dalam menjaga nilai etika, moral dan peradaban masyarakat yang merupakan inti adat-istiadat sebagai tradisi dalam sistem masyarakat hukum adat, agar keberadaannya tetap terjaga secara berkesinambungan dan lestari.

 

Pasal 2

Dasar dan Tujuan

  1. Dasar Hukum Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
  1. Pancasila
  2. UUD 1945
  3. UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa
  4. Hukum Adat Bali
  1. Tujuan didirikannya Majelis Adat Pekraman adalah:
  1. Majelis Adat Pekraman adalah wadah organisasi Adat yang ada di wilayah Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota dan wilayah Kecamatan yang merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.
  2. Memberikan pengayoman terhadap organisasi Adat Pekraman yang ada di wilayah Lampung.
  3. Melindungi eksistensi organisasi adat Pekraman yang ada di wilayah Lampung dari ancaman kemerosotan nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali.
  4. Memberdayakan dan melestarikan tradisi adat-istiadat dan hukum adat Bali serta sistem Adat Pekraman sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai, yang dilandasi oleh azas; paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka dan asah, asih, asuh.
  5. Menjaga persatuan kesatuan krama adat, memelihara kedamaian dan ketentraman dalam suatu wilayah Adat Pekraman dan lingkungan sekitarnya, guna memotivasi kelancaran pembangunan di Desa, demi suksesnya pembangunan daerah Lampung.
  6. Meningkatkan kesejahteraan bersama krama adat dengan cara mengembangkan sistem koperasi yang selama ini dijadikan sebagai salah satu usaha Adat Pekraman dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
  7. Menggali peluang, kesempatan dalam setiap kegiatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan sistem perekonomian keluarga krama adat.
  8. Mengupayakan agar pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati eksistensi Majelis Adat Pekraman di Lampung secara yuridis formal dan tercatat pada lembaran peraturan daerah sebagai peraturan daerah.

 

Pasal 3

Visi dan Misi

  1. Visi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
  1. Membangun persatuan dan kesatuan antar dan intern masyarakat adat dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dengan prinsip saling asah-asih-asuh.
  2. Menjalin persaudaraan antar masyarakat adat yang ada dilingkungan desa adat untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa keamanan lingkungan, saling hormat-menghormati antar warga dan desa adat dan saling membantu dengan mengamal kan prinsip gotong-royong untuk mensukseskan penyelenggaraan pembangunan desa yang di program kan pemerintah.
  1. Membantu menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan internal masyarakat adat dan/atau sengketa yang terjadi dengan komunitas masyarakat adat lainnya yang ada di wilayah desa, dengan berpedoman kepada asas-asas musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi pihak-pihak yang bersengketa.
  2. Misi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
    1. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan adat lainnya di dalam satu komunitas adat Bali.
    2. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan desa untuk hidup damai dalam bingkai toleransi kehidupan sosial masyarakat adat.
    3. Melaksanakan kegiatan adat secara terencana dengan melakukan kunjungan persaudaraan, dalam rangka acara-acara tradisi adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat.
    4. Melaksanakan kegiatan adat melalui tradisi saling berkunjung di lingkungan pengurus adat, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Adat.   

Pasal 4

Lambang

Lambang Majelis Adat Pekraman dibuat diatas kain berwarna hitam berukuran 70 cm x 108 cm dengan rumbai-rumbai berwarna kuning emas, lambang berbentuk kembang astadala (teratai daun delapan) berwarna putih, di dalamnya terdapat Ongkara berwarna hitam yang dilingkari oleh rantai tidak terputus berwarna merah.

 

Pasal 5

Setempel

Setempel Majelis adat Pekraman berbentuk bulat adalah sebagai berikut:

 

  menyesuaikan dengan lambang MAP

 

BAB II

PARHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN

 

 

Bagian Pertama

Parhyangan

 

Pasal 5

(1)   Hubungan antara manusia sebagai krama adat dengan Tuhan, wajib dilaksanakan secara harmonis disebut sebagai hubungan yang berkaitan dengan parhyangan.

(2)   Pura kahyangan yang berstatus sebagai Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa serta Kahyangan Jagat yang disungsung oleh anggota Majelis Adat Pekraman, menjadi tanggung jawab secara materiil dan immateriil dari krama Adat Pekraman dan anggota Paguyuban, yang pelaksanaan nya diatur dalam awig-awig Adat Pekraman.

(3)   Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuana Bandar Lampung yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat di Provinsi Lampung, wajib disungsung oleh seluruh krama Adat Pekraman se-Provinsi Lampung, dalam pemeliharaannya dikoordinasikan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dengan Majelis Adat Pekraman Kota Bandar Lampung.

(4)   Pura Kahyangan yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat di Wilayah Kabupaten/ Kota wajib disungsung oleh seluruh krama adat yang ada di wilayah Kabupaten/Kota dan dalam pemeliharaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota dengan Parisada Kecamatan.   

 (5)  Parhyangan adalah Pura yang dijadikan sebagai tempat suci oleh umat Hindu di wilayah Adat Pekraman untuk memuja Ida Sanghyang Widhi Wasa. Pemeliharaan pura ini wajib dilaksanakan secara bersama oleh krama Adat Pekraman dan umat Hindu lainnya yang ada di wilayah tersebut atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling hormat menghomati dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI 

Bagian Kedua

Pawongan

 

Pasal 6

(1)   Hubungan intern krama disebut pawongan.

(2)   Krama yang bertempat tinggal di wilayah Banjar lama dalam wilayah Adat Pekraman, kemudian masuk menjadi krama banjar ditempat yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig banjar, yang bersangkutan disebut sebagai warga banjar baru.  

(3)   Krama Adat Pekraman yang telah mempunyai ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa dan tinggal di wilayah Adat Pekraman atau Banjar Pekraman lain, sebagaimana dimaksud ayat (2), tetap memiliki ikatan parhyangan, pawongan dan palemahan di tempat tinggalnya yang lama, sedangkan hak dan kewajiban krama Adat tersebut dikoordinasikan oleh Prajuru Adat Pekraman kedua belah pihak.

(4)   Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melepaskan dan atau tetap menjadi anggota krama Adat Pekraman pada wilayah Adat Pekraman ditempat yang lama, sedangkan hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig berdasarkan koordinasi kedua Adat Pekraman dan kesanggupan dari krama Adat Pekraman.

(5)  Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini di dalam wilayah Adat Pekraman yang baru disebut sebagai krama dura desa.

(6)   Krama Adat Pekraman yang tinggal dalam satu wilayah desa bersama-sama dengan umat lainnya, wajib menjaga hubungan kekerabatan dalam rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), saling hormat-menghormati dan menjaga kedamaian serta menjunjung tinggi azas persatuan kesatuan yang dilandasi dengan ajaran tat tvam asi.

 (7)  Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi Krama dalam wilayah Adat Pekraman diatur dalam awig-awig Adat Pekraman masing-masing.

 

Bagian Ketiga

Palemahan

 

Pasal 7

(1)   Hubungan krama dengan lingkungan dalam wilayah Adat Pekraman disebut dengan Palemahan.

(2)   Palemahan Adat Pekraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa.

(3)   Perubahan palemahan dalam wilayah Adat Pekraman dilakukan berdasarkan kesepakatan para prajuru Adat Pekraman yang berbatasan, melalui keputusan paruman Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan perubahan tersebut dilaporkan kepada Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

 

BAB III

NAMA ORGANISASI, KEDUDUKAN, STRUKTUR,  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 

Pasal 8

Nama Organisasi dan Kedudukan

  1. Nama organisasi di wilayah Provinsi adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.
  2. Nama organisasi di wilayah kabupaten/kota adalah Majelis Adat Pekraman kabupaten/ kota, berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
  3. Nama organisasi di wilayah kecamatan adalah Majelis Adat Pekraman Kecamatan, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. 
  4. Nama organisasi di wilayah Desa dan/atau disebut dengan nama lain, adalah Adat Pekraman, yang berkedudukan di wilayah desa dan/atau disebut dengan nama lain

 

Pasal 9

Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim  Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  
  2. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan krama adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya 
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 10

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.   
  2. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, Hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7.   Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 11

Setruktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kecamatan terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.   
  2. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 12

Struktur Kepengurusan Adat Pekraman yang ada di Desa terdiri dari:  

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggung jawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang keagamaan (Panca Yadnya), bidang organisasi, hukum, sengketa adat, bidang ekonomi, keuangan, usaha koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  2. Dua orang wakil Ketua merangkap anggota Majelis Hakim Perdamaian.
  3. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  4. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

Pasal 13

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Majelis

Tugas dan tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

  1. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan awig-awig yang akan dijadikan sebagai pedoman kerja bagi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  2. Mengesahkan awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman.
  3. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang berkaitan dengan upacara dewa yadnya dan bhuta yadnya dalam lingkup Provinsi Lampung, sesuai dengan sastra agama dan tradisi dan adat-istiadat.
  4. Mewakili dan bertindak atas nama majelis melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas persetujuan Paruman Prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  5. Menyelenggarakan sidang perdamaian dalam upaya majelis menyelesaikan sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Perdamaian pada tingkat kabupaten/kota.
  6. Memberi penghargaan, gelar adat bagi orang-orang yang di nilai berjasa dalam menegakan dharma dan telah berbuat kebajikan untuk kemajuan perkembangan adat-istiadat dan agama Hindu, yang ditetapkan/diputuskan dalam paruman agung Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dan ditindak lanjuti dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.
  7. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan adat, usaha koperasi dan segala jenis usaha yang dijalankan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung. 
  8. Menyusun juklak/juknis, HTCK, Job Discription Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  9. Melaksanakan pembinaan organisasi, tradisi, adat-istiadat, hukum adat, dan seni budaya Bali baik secara langsung atau secara berjenjang sesuai dengan wilayah dan tanggung jawab nya masing-masing.
  10. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, meliputi; pelatihan pemangku, serati banten, sangging, undagi, koperasi dan  organisasi adat, organisasi kepemudaan (Karang Taruna).
  11. Memberikan pembinaan terhadap majelis tingkat kabupaten/kota dan kecamatan terkait dengan tatacara penyelesaian sengketa adat yang berpedoman pada hukum adat Bali, yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawacara dan nagara mawatata serta mengusahakan agar penyelesaian berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  12. Menyalurkan aspirasi krama adat terutama dalam kaitannya dengan pengembangan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya serta turut serta berperan aktif dalam mensukseskan program-pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung terutama dalam hal pelaksanaan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  13. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama adat Jro Bendesa Agung.
  14. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara, yang diangkat berdasarkan ketentuan dan tatacara yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  15. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas nya dihadapan paruman agung para bendesa adat se Provinsi Lampung minimal satu tahun sekali.
  16. Dalam akhir masa jabatannya Ketua Majelis Adat Pekraman  Provinsi atau Jro Bendesa Agung membuat laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

Pasal 14

Tugas tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota adalah:

  1. Memberikan persetujuan atas awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa Pekraman yang ada di wilayah kabupaten/kota.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan antar Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/kota.
  3. Mewakili dan bertindak atas nama Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas persetujuan Jro Bendesa Agung secara lisan atau tertulis dalam Paruman Bendesa Adat se Kabupaten/ Kota.
  4. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan (asset) dan segala jenis usaha yang dilakukan oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.
  5. Melaksanakan Juklak dan Juknis, HTCK, Job Discription Madat Pekraman Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Jro Bendesa Agung.  
  6. Melaksanakan pembinaan organisasi adat meliputi bidang; adat-istiadat, hukum adat, ekonomi dan koperasi yang ada di wilayah Madat Pekraman Kabupaten/Kota.
  7. Menyelesaikan sengketa adat yang tidak selesai pada tingkat kecamatan, berdasarkan hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawa cara nagara mawa tata dan mengusahakan penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  8. Membina Majelis Adat Pekraman ditingkat Kecamatan dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat, dan seni budaya Bali yang menjadi warisan leluhur didasarkan azas paras paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka,asah-asih-asuh.
  9. Menjaga persatuan dan kesatuan krama Adat Pekraman dalam rangka memelihara kedamaian krama di wilayah Kabupaten/Kota, guna memperlancar pembangunan yang ada di wilayah Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.
  10. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya Bali, dan turut berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan di wilayah Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.  
  11. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama jabatan adat Jro Bendesa Madya.
  12. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Jro Bendesa Madya dibantu oleh 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara yang diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam awig-awig.
  13. Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota atau Jro Bendesa Madya wajib menyampaikan laporan kegiatan nya dihadapan paruman majelis Pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota dalam waktu satu tahun sekali.
  14. Dalam akhir masa jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Jro Bendesa Madya wajib membuat laporan pertanggungjawaban untuk masa bhakti sebagai mana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Majelis Pekraman Kecamatan adalah:

  1. Memberikan persetujuan awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa Pekraman yang ada di wilayah majelis kecamatan.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan awig-awig yang berlaku di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan.
  3. Mewakili Majelis Adat Pekraman Kecamatan atas persetujuan dan saran dari Bendesa Madya untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas nama Majelis Adat Pekraman Kecamatan.  
  4. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki oleh Majelis Adat Pekraman Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan ketentuan khusus yang dibuat untuk kegiatan tersebut.
  • Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription Majelis Adat Pekraman Kecamatan yang telah disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  1. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada majelis dibawahnya secara berjenjang atau langsung bila diperlukan, meliputi: bidang organisasi, adat-istiadat, sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.
  2. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan Majelis Adat Pekraman Kecamatan, yang berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas desa adat, desa mawacara, nagara mawa tata dan mengusahakan agar penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  3. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, hukum adat dan sistem Desa Pekraman yang menjadi warisan leluhur yang tidak ternilai berdasarkan pada azas; paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.
  4. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan suksesnya pembangunan Majelis Adat Pekraman di wilayah Kecamatan.
  5. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya serta berperan aktif mensukseskan program pemerintah daerah maupun pusat yang ada di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan terutama pelaksanaan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  6. Ketua Majelis Adat Pekraman Kecamatan diberi nama adat Jro Bendesa Alit, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan kewajibannya dihadapan paruman setahun dalam satu kali.  
  7. Dalam akhir masa jabatannya Jro Bendesa Alit membuat laporan pertanggungjawaban pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Adat Pekraman Desa adalah:

  1. Menyusun awig-awig yang dibahas dan diputuskan dalam paruman krama adat pekraman, dihadiri oleh seluruh krama adat dan/atau menggunakan sistem keterwakilan berdasarkan kesepakatan bersama.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di wilayah desa pekraman sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan awig-awig yang berlaku dalam wilayah adat pekraman.
  3. Mewakili adat pekraman atas persetujuan dan saran dari Bendesa Alit untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan.
  4. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki adat pekraman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan ketentuan khusus yang dibuat untuk kegiatan tersebut.
  5. Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription adat pekraman yang telah disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  6. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada krama adat meliputi, bidang organisasi, adat-istiadat, sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.
  7. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dilingkungan adat pekraman, yang berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi azas desa mawacara, nagara mawatata dan mengusahakan agar penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  8. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, dan seni budaya dalam Adat Pekraman yang menjadi warisan leluhur berdasarkan azas paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.
  9. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah adat pekraman dan lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan suksesnya pembangunan di wilayah adat pekraman.
  1. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya serta berperan aktif mensukseskan program pemerintah daerah maupun pusat yang ada di wilayah adat pekraman, terutama pelaksanaan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Bendesa Adat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan kewajibannya dihadapan paruman dua kali dalam setahun.   
  3. Pada akhir masa jabatannya Bendesa Adat membuat laporan pertanggungjawaban pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

BAB IV

WEWENANG, SYARAT-SYARAT DAN TATACARA

PEMILIHAN PRAJURU/KRAMA  

 

Pasal  17

  1. Wewenang Majelis Adat Pekraman ditetapkan secara berjenjang mulai dari Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, sampai pada tingkat Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
    1. Menjadi Hakim Perdamaian dan menyelenggarakan persidangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat sesuai dengan lingkup wilayah             Adat Pekraman yang dilakukan secara berjenjang.
    2. Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan pembagian harta gono-gini (druwe gabro) dan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang suami yang telah meninggal dunia.
    3. Menyelenggarakan persidangan untuk mengesahkan perkawinan dan/atau persidangan untuk mengetahui perceraian atas kehendak suami/isteri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
    4.  Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan hak asuh dalam suatu perceraian yang dikehendaki oleh suami/isteri.
    5.  Mengadakan upacara sudhiwadani atas permohonan seseorang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Bendesa Adat atau Ketua Majelis, dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai 6000.              
  2. Membuat keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah adat pekraman atau di wilayah majelis pada tingkat yang lebih tinggi. terutama yang terkait dengan pembangunan pura kahyangan.
  3. Membina dan memelihara kerukunan, toleransi antar krama adat dengan umat lainnya dalam bingkai toleransi antar umat beragama.
  4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, termasuk langkah-langkah hukum yang bertanggung jawab apabila prajuru adat berdasarkan kewenangannya sudah tidak mampu menyelesaikan sengketa adat yang sedang ditangani.

 

Pasal  18

Syarat-Syarat Menjadi Prajuru/Krama

(1)   Syarat-syarat menjadi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman diatur sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani.

b. Beragama Hindu dan dalam ikatan keluarga Hindu yang utuh (isteri, anak beragama Hindu).

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam bidang adat-istiadat dan agama Hindu.

d. Berprilaku patuh dan taat terhadap awig-awig adat, jujur dan konsisten.

e.  Memiliki jiwa pengabdian tinggi dalam memajukan kepentingan krama adat dalam mengemban ajaran agama Hindu, dan memiliki motivasi untuk pengembangan dan          pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang diwariskan leluhur.

f. Menjadi pelopor dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dalam rangka pengamalan, pemberdayaan, pelestarian adat-istiadat, dan seni budaya Bali.

 

 (2)  Syarat-syarat menjadi Krama Adat adalah:

a.  Beragama Hindu.

b.  Bertempat tinggal di wilayah adat pekraman tertentu.

c.  Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d.  Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Adat Pekraman.

 

 (3)  Syarat-syarat menjadi Krama Banjar adalah:

a.  Beragama Hindu.

b.  Bertempat tinggal di wilayah banjar adat tertentu.

c.  Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d.  Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Banjar Pekraman.

 

Pasal  19

Tatacara Memilih Prajuru/Pengurus

(1)  Tatacara pemilihan Bendesa Agung diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a.     Sebelum memilih Bendesa Agung, calon Bendesa Agung diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang hadir dalam Paruman Agung dan telah  dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota yang menjadi peserta paruman, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Agung.

b.    Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan dan berhak dikukuhkan oleh majelis adat sebagai Jro Bendesa Agung.

c.     Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai Jro Bendesa Agung dan dinyatakan terpilih secara aklamasi dan kemudian dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Agung.

d.    Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

e.     Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia, dalam rangka menjamin kemurniannya dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga ketua terpilih nantinya memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

f.     Calon Jro Bendesa Agung yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak memenuhi syarat, ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana, antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik dan memberikan penjelasan serta saran kepada calon yang tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan agar yang bersangkutan memahami ketentuan/tatatertib yang telah ditetapkan.

(2)   Tata cara dalam pemilihan Bendesa Madya diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a.  Sebelum memilih Jro Bendesa Madya, calon Bendesa Madya diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang hadir dalam Paruman Madya dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Madya.

b.  Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Madya.

c.  Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih yang dikukuhkan secara aklamasi sebagai Bendesa Madya.

d.  Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

e.  Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia untuk menjamin kemurnian dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga Bendesa Madya yang telah terpilih akan memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

f.  Calon Jro Bendesa Madya yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak memenuhi syarat, maka ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana, antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik dan memberi penjelasan/saran kepada calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan agar memahami ketentuan/tata tertib yang ditetapkan.

 (3)  Tata cara pemilihan Bendesa Alit adalah sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Jro Bendesa Alit, calon Bendesa Alit diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang hadir dalam Paruman Alit dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan cara perwakilan melalui pengurus Bendesa Adat Pekraman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Alit.

b.  Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Alit.

c.  Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih yang dikukuhkan secara aklamasi sebagai Bendesa Alit.

d.  Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

e.  Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia untuk menjamin kemurnian dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga Bendesa Alit terpilih akan memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

f.  Calon Jro Bendesa Alit yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak memenuhi syarat, maka ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana, antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik dan memberi penjelasan/saran kepada calon yang tidak memenuhi agar memahami ketentuan yang telah ditetapkan.

 (4) Tata cara pemilihan Bendesa Adat diatur dalam tatatertib sebagai berikut:

a. Sebelum memilih Bendesa, calon Bendesa diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurang nya 20% dari jumlah perwakilan Banjar Pekraman yang hadir dalam paruman dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati.

b.  Calon yang memperoleh suara terbanyak minimal 50% plus satu dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Bendesa.

c.  Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Bendesa.

d.  Apabila dalam pemilihan yang diikuti oleh minimal 3 calon dan dalam proses pemilihan tersebut tidak ada yang mencapai suara 50% plus satu, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang berhak maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

 e. Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia untuk menjamin kemurnian dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga Bendesa terpilih memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

(5)   Tata cara pemilihan Kelihan Banjar diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a.     Sebelum proses pemilihan, calon Kelihan Banjar diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat Kelihan Banjar oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Krama Banjar Pekraman yang hadir dalam paruman dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati.

b.    Calon yang memperoleh suara terbanyak minimal 50% plus satu dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Bendesa.

c.     Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Kelihan Banjar.

d.    Apabila dalam pemilihan diikuti minimal 3 calon, dan dalam proses pemilihan tersebut tidak ada yang mencapai suara 50% plus satu, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang berhak maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

 e.    Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia untuk menjamin kemurnian dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga Kelihan Banjar terpilih memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

 

Pasal 20

(1)   Setelah dilaksanakan pemilihan Pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, pengurus terpilih pada priode pertama pembentukan pengurus Provinsi, wajib melaporkan dan mendaftarkan Majelis Adat Pekraman yang telah terbentuk ini kepada Badan Legislatif Daerah (BALEGDA) Provinsi Lampung untuk ditetapkan dalam Perda Provinsi Lampung.

(2)   Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tembusan nya disampaikan kepada Gubernur Lampung, Badan Otonomi Daerah dan Kesbanglinmas.

(3)   Pengurus terpilih pada periode kedua dan seterusnya, cukup hanya melaporkan susunan kepengurusan baru yang terpilih pada periode berikutnya.

 

Pasal 21

(1)   Setelah dilaksanakan pemilihan Pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, pengurus yang terpilih pada periode pertama pembentukan pengurus Kabupaten/ Kota, wajib melaporkan dan mendaftarkan Majelis Adat Pekraman yang telah terbentuk ini kepada (BALEGDA) Kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tembusan nya disampaikan pada Bupati/Walikota, Badan Otonomi Daerah dan Kesbanglinmas.

(3)   Pengurus terpilih pada periode kedua dan seterusnya, cukup hanya melaporkan kepengurusan baru yang terpilih pada periode berikutnya.

 

BAB V

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PENGURUS

 

Pasal 22

Pengangkatan Pengurus

  1. Pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Bendesa Adat diangkat untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak 2 periode.
  2. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Majelis Adat Pekraman, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  3. Warga Negara Indonesia
  4. Beragama Hindu
  5. Memiliki status sebagai krama adat banjar.
  6. Memiliki status sebagai keluarga Hindu yang utuh.
  7. Memahami tradisi adat-istiadat dan seni budaya Bali
  8. Memahami Menawa Dharma Sastra sebagai Hukum Hindu, Hukum Adat Bali dan Awig-Awig Adat Bali.
  9. Memahami dan mengamalkan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai susastra agama Hindu.

Pasal 23

Pemberhentian Pengurus

  1. Pemberhentian prajuru/pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Bendesa Adat, dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Habis masa jabatan.
  2. Meninggal dunia.
  3. Mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawab kan, yang disampaikan melalui surat kepada majelis dan atau secara lisan dihadapan paruman.  
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan paruman agung, karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana.
  5. Melanggar ketentuan awig-awig adat pekraman yang menjadi pedoman organisasi Majelis Adat Pekraman
  6. Melanggar etika agama Hindu dan berperilaku tidak sesuai dengan sesananya sebagai prajuru/pengurus.
  7. Terbukti berperilaku asusila dan amoral, misalnya melakukan perilaku sex menyimpang, berselingkuh dengan isteri orang lain (atau memitra), melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan istrinya.

 

BAB VI

HARTA KEKAYAAN

 

Pasal 24

  1. Harta kekayaan Majelis Adat Pekraman adalah kekayaan masing-masing yang telah ada maupun yang akan ada, berupa harta bergerak dan tidak bergerak, serta benda-benda pusaka yang bersifat religius magis yang menjadi milik masing-masing Majelis Adat Pekraman wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman Desa.
  2. Pengelolaan harta kekayaan Majelis Adat Pekraman dilakukan oleh Prajuru Adat masing-masing Majelis Adat Pekraman dan Adat Pekraman Desa.
  3. Setiap pengalihan atau perubahan status harta milik Majelis Adat Pekraman harus mendapat persetujuan paruman.
  4. Pengawasan harta kekayaan Majelis Adat Pekraman dilakukan secara umum oleh anggota atau krama.
  5. Asset milik Majelis Adat Pekraman, berupa tanah, kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya, tidak dapat diatasnamakan secara pribadi, kecuali dilakukan pengalihan hak berdasarkan transaksi jual-beli.

 

BAB VII

SUMBER PENDAPATAN

DAN SISTEM EKONOMI

 

Pasal 25

Sumber Pendapatan

Sumber Pendapatan dari Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a.    Usaha-usaha yang diperoleh dari hasil pengembangan kegiatan koperasi dalam sistem perekonomian Hindu, usaha-usaha lainnya di bidang kesehatan dan perbankan yang berkaitan dengan sistem ekonomi modern dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b.    Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

c.    Bantuan Pemerintah Pusat.

d.    Bantuan para donatur yang tidak mengikat.

e.    Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 26

Sumber Pendapatan Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a.  Usaha yang dilaksanakan secara terpusat oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang meliputi; usaha-usaha koperasi dan usaha lainnya di bidang kesehatan dan perbankan yang berkaitan dengan sistem ekonomi modern.

b.  Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Bantuan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

d.  Bantuan donatur yang tidak mengikat.

e.  Usaha-usaha lain yang sah.

 

Pasal 27

Sumber Pendapatan dari Majelis Adat Pekraman Kecamatan adalah sebagai berikut:

a.  Usaha yang dilaksanakan secara terpusat oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang meliputi; usaha-usaha koperasi dan usaha lainnya di bidang kesehatan dan perbankan yang berkaitan dengan sistem ekonomi modern.  

b.  Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Bantuan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

d.  Bantuan donatur yang tidak mengikat.

e.  Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 28

(1)   Sumber Pendapatan Desa Pekraman adalah sebagai berikut:

a.              Hasil pengelolaan kekayaan Desa Pekraman.

c. Pelaksanaan usaha-usaha koperasi simpan pinjam secara terpusat dari Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

d. Bantuan pemerintah daerah dan Dirjen.

e. Sumbangan donatur yang tidak mengikat

f.  Pendapatan lainnya yang sah.

  1. Pendapatan Desa Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan kegiatan Adat Pekraman.
  2. Tata kelola dan pengunaan pendapatan tersebut ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut berdasarkan awig-awig Adat Pekraman.

 

Pasal 29

Sistem Ekonomi

(1)  Sistem ekonomi yang akan dijalankan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung antara lain Sistem Ekonomi Koperasi dan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan krama Adat Pekraman.

(2)   Usaha Koperasi dilaksanakan secara terpusat mulai dari Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung sampai ke tingkat desa dan/atau disebut dengan nama lain. 

(3)   Hasil kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan Majelis Adat Pekraman dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh krama Adat Pekraman.

(4)   membentuk badan-badan usaha lainnya.

 

BAB VIII

MEKANISME PENYUSUNAN AWIG-AWIG

DAN PARUMAN-PARUMAN

 

Pasal 30

Mekanisme Penyusunan Awig-Awig

(1)   Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, disusun oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung atas usul Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota secara berjenjang.

(2) Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, disusun oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota atas usul dari Majelis Adat Pekraman Kecamatan secara berjenjang.

(3)   Awig-Awig Majelis Adat Pekraman Kecamatan, disusun oleh Majelis Adat Pekraman Kecamatan atas usul dari Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain secara berjenjang.

(4)   Awig-Awig Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain, disusun oleh Adat Pekraman Desa dan/atau disebut dengan nama lain atas usul dari Banjar Pekraman secara berjenjang.

(5)   Awig-Awig Banjar Pekraman disusun oleh pengurus yang dibantu oleh Tim perumus yang ditunjuk Krama Banjar.      

  1. Awig-Awig Adat Pekraman tidak boleh bertentangan dengan ajaran Agama, Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan Hak Azasi Manusia.
  2. Awig-Awig Majelis Adat Pekraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatas, disusun dan disahkan berdasarkan atas keputusan Paruman sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
  3. Awig-awig Majelis Adat Pekraman yang telah disahkan, agar dilaporkan kepada pemerintah sesuai dengan tingkat kewilayahannya masing masing, untuk disahkan sebagai peraturan adat yang berlaku bagi krama adat pekraman.

 

Pasal 31

Paruman-Paruman

  1. Paruman Agung adalah pemegang keputusan tertinggi Adat Pekraman tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi.  
  2. Pelaksanaan Paruman Agung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam satu tahun, atau secara insidentil bila diperlukan dan dalam hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan.
  3. Paruman Majelis adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh para pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan yang secara rutin wajib dilaksanakan oleh pengurus paling lama 6 bulan sekali.
  4. Paruman Adat Desa adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus Adat Pekraman dan perangkatnya, yang secara rutin dilaksanakan paling lama satu bulan sekali.

 

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

 

Pasal 32

(1)  Pemberdayaan dan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Lampung diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

a.    Sistem pembangunan Parhyangan, Pawongan dan Palemahan dilaksanakan sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Hindu suku Bali sesuai dengan asta kosala-kosali dan astabumi.

b.    Mewujudkan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni dan budaya Bali yang ada di wilayah Adat Pekraman.

c.    Pemberdayaan potensi adat yang telah berkembang di wilayah Majelis Adat Pekraman bertujuan untuk mewujudkan pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat Hindu yang memiliki daya tangkal dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjiwai kepribadian umat Hindu Indonesia.

d.    Mendorong terciptanya suatu kondisi yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Adat Pekraman dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat serta jatidiri umat Bali dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

(2)   Dalam upaya melakukan pemberdayaan dan pelestarian sistem Adat Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, krama adat wajib mendorong terciptanya:

a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan prajuru dan krama adat masing-masing.

b.  Pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali dengan tidak menganggu tradisi, adat-istiadat dan seni budaya lainnya yang berkembang di wilayah Adat Pekraman, yang menjadi warisan budaya Nusantara yang tidak ternilai dan bersifat positif.

 

BAB X

SANKSI HUKUM ADAT

 

Pasal 33

  1. Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, dikenakan sanksi minimal tegoran tertulis dan setinggi-tingginya diberikan tegoran keras berturut sebanyak 3 kali, kemudian diberikan ketegasan apakah yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau pindah.
  2. Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig yang diatur tersendiri oleh Majelis Adat Pekraman Kabupatan/Kota, sepanjang aturan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur diatasnya, Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014.
  3. Pelanggaran terhadap awig-awig Majelis Adat Pekraman Kecamatan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Kecamatan, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, Pancasila dan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014.
  4. Pelanggaran terhadap awig-awig Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan awig-awig yang disusun oleh Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.
  5. Pelanggaran terhadap awig-awig Banjar, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan awig-awig yang disusun oleh masing-masing banjar, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.

 

BAB XI

PECALANG

 

Pasal 34

  1. Tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Adat Pekraman dilaksanakan oleh Pecalang.
  2. Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam hubungan dengan pelaksanaan  upacara keagamaan.
  3. Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus/ prajuru berdasarkan keputusan paruman adat.

 

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 35

  1. Umat Hindu diluar suku Bali yang ada di wilayah adat pekraman dalam melaksanakan aktivitas keagamaan, wajib turut serta menyungsung pura desa dan atau pura kahyangan tiga, pura kahyangan tunggal dan atau pura kahyangan jagat yang ada di wilayah Majelis Adat Pekraman.
  2. Dalam melaksanakan aktivitas keagamaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, disesuaikan dengan tradisi, adat-istiadat dan budaya yang diwarisi dari leluhur yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan ajaran veda.

 

BAB XIII

PERUBAHAN AWIG-AWIG

 

Pasal 36

Perubahan awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dapat dilaksanakan atas usul krama adat minimal 50% plus satu dari jumlah perwakilan dari Majelis Adat Pekraman kabupaten/kota se Provinsi Lampung yang hadir dalam paruman agung.

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 37

  1. Dengan disahkan dan ditandatanganinya awig-awig ini oleh Bendesa Agung dan Bendesa Madya se Provinsi Lampung maka secara de fakto (hukum materiil) kedudukan fungsi dan peranan adat pekraman sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Lampung dinyatakan telah berlaku secara resmi bagi krama adat yang ada di Provinsi Lampung.

Untuk mendapat pengakuan secara de yure (hukum formal), maka awig-awig majelis adat pekraman ini setelah disahkan dan ditanda tangani, wajib dilaporkan kepada Pemda Provinsi Lampung dan didaftarkan dalam lembaran daerah Provinsi Lampung serta diundangkan sebagai Perda Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang berlaku sebagai peraturan khusus bagi masyarakat hukum Adat Pekraman di Provinsi Lampung.

 

Ditetapkan di :  Bandar Lampung

Pada Tanggal :  22     Mei    2016

 

 

TIM PERUMUS AWIG-AWIG DAN PENGGAGAS

BERDIRINYA MAJELIS ADAT PEKRAMAN

Ketua         :  AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Sekretaris   :  I Gede Suharto, SE

Anggota     :  AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si

Anggota     :  AKBP I Made Kartika, S.Ag, S.H., M.H.

Anggota     :  Kompol I Ketut Suma, S.H.

Anggota     :  Kompol IBG.Adi Putra, S.Psi, M.Psi

Anggota     :  Drs. I Dewa Kadek Artha

Anggota     :  I Made Pasti

Anggota     :  drh.Anak Agung Oka Mantera

Anggota     :  Iptu Pol I Nyoman Parta

Anggota     :  I Nengah Aryata, SE 

Anggota     :  I Made Pasti

Anggota     :  Mangku Misi, S.Pd.

Anggota     :  I Ketut Sukerta

Anggota     :  I Gusti Putu Mudita

Anggota     :  I Wayan Sudiksa, SIP

Anggota     :  I Ketut Yorgel

Anggota     :  I Putu Suanda

Anggota     :  I Ketut Rajin

Anggota     :  I Nyoman Gunawan

Anggota     :  I Nengah Sarwa

Anggota     :  I Nyoman Jiwa

 

PENJELASAN TENTANG AWIG-AWIG

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

  1. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2914, tentang Desa, memberikan pedoman yang jelas terhadap eksistensi desa adat yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Majelis Adat Pekraman yang semula bernama Desa Adat Bali. Undang-Undang No: 6 tahun 2014  tentang Desa, juga memberikan kebebasan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan peran sertanya dalam proses pembangunan negara secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman tradisi, adat-istiadat dan budaya masyarakat, dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan antar dan inter masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul yang bersifat istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang ada di wilayah Lampung, mempunyai susunan asli dan hak asal-usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu dan kebudayaan Bali yang berdasarkan ajaran Tri Hita Karana, mempunyai Kahyangan Tiga sebagai tempat melakukan ibadah bersama, mengamalkan, memelihara hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang bersifat universal.

Majelis Adat Pekraman memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan krama desa atau anggotanya sendiri, sedangkan prajuru adat bertanggungjawab kepada paruman adat. Dalam sistem kehidupan sehari, Majelis Adat Pekraman berwenang melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam peradilan, mengatur dan menetapkan keputusan adat, memiliki asset atau harta kekayaan, bangunan dan dapat melakukan gugatan dimuka pengadilan, untuk hal tersebut, Bendesa Adat Pekraman memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan atau mengadakan perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan.

Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan atas hak asal usul sistem Adat Pekraman tersebut, majelis-majelis desa adat berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adat dan prajuru desa berwenang mendamaikan perkara/sengketa dari anggota/atau kramanya. Hal-hal yang mendasar dari sistem Adat Pekraman adalah memberi dorongan untuk memberdayakan krama adat untuk meningkatkan peran sertanya dalam mengembangkan fungsi dan peran Adat Pekraman, oleh karena itu sistem Adat Pekraman tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Awig-Awig ini merupakan payung hukum bagi Majelis Adat Pekraman yang ada di Lampung. Disamping itu, sistem Desa Pekraman berakar pada budaya Bali yang secara historis semula bernama Desa Adat Bali yang menjadi ruh atau jiwa dari Desa Pekraman.

Dasar dari Sistem Adat Pekraman adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa, yang telah memberi kepastian hukum tentang eksistensi Desa Adat di Indonesia, termasuk Majelis Adat Pekraman yang ada di Lampung. Secara filosofis undang-undang ini menjadi nilai-nilai dasar keadilan dan kebenaran bagi Adat Pekraman dalam menetapkan peraturan atau awig-awig dan tindakan hukum yang dilakukan dalam lingkungan tugas dan wewenang Majelis Adat Pekraman.

Majelis Adat Pekraman Lampung berazaskan Budaya Bali yang memiliki karakter etika hukum yang bersifat konstitutif, menjadi sumber dari materi hukum yang telah ditetapkan dan Tri Hita Karana yang mengandung karakter etika religius yang menjadi sumber dari prinsip-prinsip kesucian diri yang akan dijadikan pedoman bagi Krama Adat Pekraman di Lampung.

 

  1. Pasal Demi Pasal

Pasal 1      :    Cukup jelas

Pasal 2      :    Cukup jelas

Pasal 3      :    Cukup jelas

Pasal 4      :    Cukup jelas

Pasal 5      :    Cukup jelas

Pasal 6      :    Cukup jelas

Pasal 7      :    Cukup jelas

Pasal 8      :    Cukup jelas

Pasal 9      :    Cukup jelas

Pasal 10    :    Cukup jelas

Pasal 11    :    Cukup jelas

Pasal 12    :    Cukup jelas

Pasal 13    :    Jro Bendesa Agung adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman pada tingkat Provinsi.

Pasal 14    :    Jro Bendesa Madya adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 15    :    Jro Bendesa Alit adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman pada tingkat Kecamatan.

Pasal 16    :    Jro Bendesa Adat adalah Nama Adat dari Jabatan Ketua Adat Pekraman yang ada di Desa, apabila dalam satu desa hanya ada satu Banjar, maka Jabatan Bendesa Adat dapat dirangkap oleh Ketua Adat Banjar.

Pasal 16    :    Cukup jelas

Pasal 17    :    Cukup jelas

Pasal 18    :    Cukup jelas

Pasal 19    :    Masa jabatan 6 (enam) tahun merujuk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1)    undang-undang Nomor: 6 tahun 2014.  

Pasal 20    :    Cukup jelas

Pasal 21    :    Cukup jelas

Pasal 22    :    Cukup jelas

Pasal 23    :    Cukup jelas

Pasal 24    :    Cukup jelas

Pasal 25    :    Usaha-usaha lainnya yang dijadikan sebagai sumber pendapatan MAP adalah koperasi dan perdagangan

Pasal 26    :    Cukup jelas

Pasal 27    :    Cukup jelas

Pasal 28    :    Cukup jelas

Pasal 29    :    Sistem Ekonomi Majelis Adat Pekraman ini khususnya koperasi dan perdagangan akan dijalankan secara terpusat dari Provinsi hingga kedaerah-daerah, secara transparan, dengan sistem pengawasan digital, yang dapat diakses oleh seluruh krama adat yang akan dijadikan sebagai anggota koperasi.  

Pasal 30    :    Cukup jelas

Pasal 32    :    Cukup jelas

Pasal 33    :    Yang dimaksud dengan Sanksi Adat dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Hukum Adat Bali, yaitu: Sanksi Prayascita Desa, Jiwa Danda dan Artha Danda.

Pasal 34    :    Cukup jelas

Pasal 35    :    Yang dimaksud dengan umat Hindu di luar suku Bali adalah umat Hindu lainnya antara lain; umat Hindu Jawa, dan lain-lain yang ada di wilayah Adat Pekraman wajib ikut serta dalam menyungsung pura di wilayah adat pekraman.

Pasal 36    :    Cukup jelas

Pasal 37    :    Cukup Jelas

 

***

 

Dokumen:

PERATURAN (PESWARA)

TANGGAL 13 OKTOBER 1900

 

Tentang

 

HUKUM WARIS

BERLAKU BAGI PENDUDUK HINDU BALI

DARI KABUPATEN BULELENG

 

Dikeluarkan oleh:

Residen Bali dan Lombok  

dengan permusyawarahan bersama-sama

Pedanda-pedanda dan Punggawa-Punggawa.

 

Pasal 1

 (1)  Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta pening galannya setelah pelunasan hutang-hutangnya pertama-tama harus dipergunakan untuk pembiayaan Pengabenan (Upatjara Pembakaran Djenasah).

 

(2)   Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (mendjual, menggadaikan, dsb), kecuali untuk keperluan tersebut.

Pasal 2

(1)   Sisa harta warisan setelah dipakai untuk pembiayaan pengabenan sebelum dilakukan pembagian, harus disediakan dulu untuk keperluan-keperluan hidup dari keluarga yang ditinggalkan.

(2)   Pengurusan atas harta itu dijalankan secara damai bersama-sama oleh mereka yang bersangkutan. Seorang djanda yang tidak mempunyai anak lelaki dewasa dalam pengurusan itu dibantu oleh anggota keluarga lelaki seluruh yang paling dekat dan yang paling dewasa dalam pantjar lelaki sebagai wali dari anak-anaknya.

(3)   Pelepasan tanggan/penggadaian dari barang-barang itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari semua mereka yang berkepentingan dan hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan selama diantara mereka terdapat anak-anak yang berlum dewasa.

Pasal 3

(1)   Jika terhadap suatu bundel akan dilaksanakan pembagian maka tjara-tjara untuk itu diserahkan kepada pemusya warahan setjara damai dari yang bersangkutan. Pem bagian yang telah dilakukan mengenai tanah-tanah harus segera dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentinggan tata usaha.

(2)   Apabila oleh seorang atau beberapa orang anak-anak lelaki yang sudah kawin dalam pembagian itu diminta kan perantara pemerintah maka pembagian akan diatur demikain rupa, sehingga si janda mendapat satu bagian, masing-masing anak lelaki dua bangian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak anak-anak lelaki maka setiap warisan akan jatuh kepada wanita-wanita yang masih ada seperti yang disebutkan tadi itu.

 

Pasal 4

Apabila sijanda kawin lagi atau salah seorang dari anak-anak perempuannya menikah maka bagian warisan itu, begitu pula mas kawin (uang pembelinjah) yang diatur untuk mereka itu dibagi antara mereka yang lainnya berhak menerima harta warisan sesuai dengan peraturan pembagian seperti yang diamksudkan dalam pasal diatas.

 

Pasal 5

(1)   Apabila seorang janda meninggal maka anak-anaknya menyelenggarakan pengabenannya dan seterusnya bersama-sama secara damai meneruskan pengurusan harta peninggalan itu ataupun atas persetujuan bersama-sama mengadakan pembagian.

(2) Jika dalam pembagian itu dimintakan perantara peme rintah, maka masing-masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian.

(3)   Dalam hal nak-anak lelaki itu belum dewasa, maka yang menguruskan harta peninggalan ialah anggota keluarga lelaki terdekat yang sedarah dan yang sudah dewasa dalam keturunan lelaki, yang akan tetapi tidak berhak melepaskan atau menggadaikan barang barang warisan tersebut kecuali untuk kepentingan pengabenan dari yang meninggal.

Pasal 6

  1. Apabila seorang anak yang kawin dari seorang janda mati maka harta warisan setengah dikurangi ongkos-ongkos pengabenan, jatuh pada anggota-anggota lain dari keluarga itu sesuai dengan ketentuan seperti yang dimuat dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut diatas.

(2)   Jika seorang anak lelaki yang kawin meninggal, maka keluarganya menggantikan dalam hak atas sebagian dari harta warisan si ayah dari anak lelaki itu.

 

Pasal 7

(1)   Apabila serang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan ayang belum kawin ataupun seorang wanita yang tidak pernah kawin meninggal dunia, maka harta warisan diwarisi oleh anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pantjar lelaki sampai derajat kedelapan, akan tetapi pemerintah berkuasa memberikan rumah dan pekarangan kepada mereka yang dianggap peling berhak atas barang-barang itu.

(2)   Para ahli waris wajib pertama-tama dengan memakai harta peninggalan itu membiayai (ongkos-ongkos) pengabenan dari si mati yang dalam jangka waktu tiga tahun harus dilakukan kalau upacara itu tidak (segera) diselenggarakan, sesudah meninggalnya.

 

Pasal 8

(1)   Jika simendiang tidak mempunyai anggota-anggota keluarga seperti yang dimaksud kan pada pasal 7 di atas itu, maka dengan permusyawarahan punggawa yang bersangkutan dan pedanda-pedanda, ditunjuk seorang untuk menyelenggarakan pengabenan, dalam hal mana harus pula diingat kepada anak-anak perempuan yang telah kawin dan seterusnya kepada anggota-anggota keluarga dalam keturunan perempuan.

(2)   Setelah pembiayaan dari pengabenan tersebut, maka sisa dari harta warisan diterima oleh penyelenggara-penye lenggara pengabenan itu.

 

Pasal 9

Apabila seorang wanita bertingkah laku tidak baik dan meninggal pekarangan rumah keluarganya, maka sesudah mendapatkan izin dari pemerintah barang-barang yang mungkin diberikan kepadanya berasal dari harta warisan harus dicabut dari tangannya dan selanjutnya barang-barang itu diperlakukan seolah-olah dia itu meninggal dunia.

 

Pasal 10

(1)   Seorang wanita tidak boleh melepaskan atau menggadai kan barang-barang yang diterimanya sebagai warisan tanpa izin dari ahli waris – ahli warisnya.

(2)   Jika ahli waris–ahli waris itu semua wanita maka izin itu harus juga ada dari anggota-anggota keluarga lelaki se darah yang terdekat sebagai yang disebut dalam pasal 7.

 

Pasal 11

Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan adalah:

(1)   Apabila seorang anak tergolong dalam kasta maupun juga yang tidak mempunyai anak laki-laki, berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka karena itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan .

(2)   Orang boleh menyimpang dari peraturan ini dengan izin sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan anak yang ingin dijadikan sentana dibandingkan dengan mereka yang berhak melakukan pengangkatan itu, atau setelah mendapat izin dari pemerintah apabila peme rintah berpendapat bahwa cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan dalam pasal ini ayat (1).

(3)   Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga yang sedarah sampai derajat tersebut diatas, amak pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik didalam hal pertama maupun didalam hal yang kedua seorang tudak boleh diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.

(4)   Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat dikantor kepala kabupaten (controlir).

(5)   Seorang anak sentana mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang mengangkatnya  sama sebagai anak kandung, akan tetapi ia kehilangan hak-haknya atas bagian harta peninggalan di rumah keluarga nya sendiri.

 

Demikianlah dibuat di Singaraja

Pada hari sabtu tanggal 13 oktober 1900.

 

YURISPRUDENSI

PUTUSAN RAAD KERTHA DI BALI

SEBAGAI SUMBER HUKUM ADAT BALI

Beberapa catatan tentang keputusan pengadilan (Raad Kertha) di Bali mengenai beberapa kasus yang muncul dan keputusannya tersebut telah dijadikan Yurisprudensi (sumber hukum tetap) dalam memutuskan kasus-kasus serupa yang terjadi dilingkungan masyarakat Bali, yaitu:

1.   Putusan Raad Kerta Denpasar 9 Juni 1938 Nomor: 93/civil, dikuatkan dengan putusan Raad Kerta Tabanan 7 Agustus 1947 Nomor: 17/civil, menyatakan “anak itu menerima/mempunyai hak waris dari kakek pancar wadu bapak ibunya”.

2.   Putusan PN Klungkung 4 Nopember 1955 Nomor: 121/pdt/1955, menyatakan “harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, dibagi sama rata oleh anak-anaknya”.

3.   Putusan PN Tabanan 30 Desember 1955 Nomor: 141/pdt/1955, menyatakan “antara para ahli waris lelaki dan perempuan, besar kecilnya pembagian warisan sama”.

4.   Putusan PN Singaraja Nomor: 135/Pdt/1955 yang menyatakan “nyumbah mayat orang yang tidak termasuk tunggal sembah disebut “ngelung sentana”, adalah tidak wajar yang mengakibatkan gugurnya hak waris”.

5.   Putusan PN Singaraja 29 September 1960 Nomor: 110/Pdt/1960, Putusan PT Denpasar tanggal 20 Mei 1966 Nomor: 225/PTD/1965/Pdt, yang menyatakan “Harta peninggalan suami dapat dinikmati oleh jandanya, bahkan untuk biaya pengabenan janda itu setelah ia meninggal dunia, apabila selama hidupnya sijanda itu tetap melaksanakan dharmanya sebagai janda”.

6.   Surat Edaran MA RI 2 Nopember 1960 Nomor: 302 K/SIP/1960, yang dengan tegas menyatakan bahwa “Janda adalah ahli waris”, tindak lanjut dari surat edaran ini, maka timbul hasil keputusan diskusi hukum adat waris Bali tanggal 4 Maret 1971, yang menyatakan “Janda bukan sebagai ahli waris, ia hanya berhak menikmati harta bagian suami”.

7.   Dampak dari hasil keputusan diskusi hukum adat waris Bali, maka selanjutnya muncul putusan-putusan yang menyatakan bahwa “Janda adalah bukan ahli waris, tetapi ia hanya berhak menikmati harta warisan itu”, jumlah putusan serupa sebanyak 14 putusan antara lain yang dapat dituangkan dalam tulisan ini adalah :

  • Putuan PN Singaraja Nomor: 28/pdt/1965, tanggal 2 Maret 1965.
  • Putusan PT Denpasar Nomor: 385/PTD/1966/Pdt, tanggal 2 Mei 1967.
  • Putusan PT. Denpasar Nomor: 31/PTD/1967/Pdt, tanggal 22 Agustus 1969.
  • Putusan MA Nomor: 32/K/Sip/1971.
  • Putusan PN Denpasar Nomor: 102/PDT/1967.
  • Putusan MA Nomor: 358/K/Sip/1971.
  • Putusan PT Denpasar Nomor: 28/PTD/1971/Pdt.

8.    Putusan PT. Singaraja 1 Nopember 1961 Nomor: 215/Pdt/1960, menyatakan “seorang anak tidak berhak menuntut warisan mendiang kakeknya, apabila ayah dari anak tersebut kawin nyeburin dirumah istrinya”.

9.    Putusan PN Denpasar di Tabanan 27 Oktober 1961 Nomor: 541/Pdt/1960, putusan PT. Denpasar 8 Maret 1969 Nomor: 334/PTD/1966/Pdt, menyatakan “anak laki-laki menurut Hukum Adat Bali adalah ahli waris dari almarhum ayahnya, apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang sah”.

10.  Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 14 Januari 1965 Nomor: 453/Pdt/1965, PT Denpasar 22 Agustus 1969 Nomor: 31/PTD/ 1967/Pdt, menyatakan “tanah ayahan tidak boleh di rangkap satu orang”.

11.  Putusan PN Singaraja 2 Maret 1965 No: 28/Pdt/1965, PT. Denpasar 2 Mei 1967 Nomor: 385/PTD/1966/Pdt, menyatakan “Janda berhak menikmati hasil segala harta peninggalan suaminya, selama ia tidak meninggalkan kedudukannya selaku janda sah”.

12.  Putusan PN Singaraja 12 Maret 1965 Nomor: 28/Pdt/1965, dikuatkan putusan PT.Denpasar 2 Mei 1967 Nomor: 385/  PTD/Pdt, menyatakan “menurut hukum adat Bali, harta peninggalan seseorang baru bisa dibagi oleh para ahli warisnya apabila jenazah sipeninggal waris tersebut sudah diabenkan”.

13.  Putusan PT.Denpasar 15 Desember 1965 Nomor: 33/PTD/1965/Pdt, yang menyatakan “harta warisan dari sipeninggal dapat dijual, asalkan untuk kepentingan pengabenan dari sipeninggal waris”.

14.  Putusan PN Denpasar 12 Juli 1966 Nomor: 82/Pdt/1965, PT. Denpasar tanggal 30 April 1971 Nomor: 72/PTD/ 1978/Pdt, menyatakan “harta warisan hanyalah dapat diwarisi oleh ahli waris kepurusa/keturunan dari pancar laki-laki”.

15.  Putusan PN Denpasar di Gianyar 3 Oktober 1966 No: 84/Pdt/1966, yang menyatakan “menurut Hukum adat Bali, angkat sentana mengutamakan famili purusa sampai sejauh delapan derajat”.

16.  Putusan PN Klungkung 15 Desember 1966 Nomor: 28/ pdt/1966, menyatakan “semua harta pusaka dibagi sama rata diantara ahli waris”.

17.  Putusan PN Singaraja Nomor: 18/pdt/1966, menyatakan “bahwa ahli waris laki-laki mendapat bagian sama.

18.  Putusan PN Denpasar 21 Juni 1967 Nomor: 169/Pdt/1966, menyatakan “seorang ahli waris belum dapat menggantikan ahli waris dalam garis lurus keatas, apa bila ahli waris dalam lurus keatas tersebut masih ada”.

19.  Putusan PN Denpasar 21 Juni 1967 Nomor: 169/Pdt/1966, menyatakan “seorang wanita yang telah mulih dehe (dikembalikan secara baik-baik oleh keluarga pihak suami kerumah asalnya), kembali memperoleh status hukum seperti wanita yang belum kawin keluar”.

21.  Putusan PT.Denpasar 7 Nopember 1967 Nomor: 228/PTD/1966/Pdt, yang menyata kan “seorang janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia, apabila tidak meninggalkan anak”.

22.  Putusan PN Denpasar 16 Desember 1967 Nomor: 102/ Pdt/1967, yang menyatakan “pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suaminya/mertua, dianggap tidak berhak apabila janda telah kawin keluar”.

23.  Putusan PN Singaraja 26 Desember 1967 Nomor: 98/Pdt/1966, menyatakan “tuntutan janda untuk minta bagian warisan peninggalan suaminya, dapat dikabulkan apabila ternyata si janda tersebut tidak kawin lagi”.

24.  Putusan PT Denpasar 9 September 1968 Nomor: 82/ PTD/1967/Pdt, yang menyatakan “penyerahan tanah kepada orang lain sebagai ganti biaya pengabenan oleh pihak ahli waris yang diabenkan, menjadi hak milik yang meng abenkan”.

25.  Putusan PT Denpasar 8 Pebruari 1969 Nomor: 54/PTD/1967/Pdt, menyatakan “seorang janda berhak untuk mengurusi harta peninggalan almarhum suaminya selama ia masih menjalankan dharmanya sebagai janda”.

26.  Putusan PT. Denpasar 15 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan “barang-barang yang diperoleh sebagai perseorangan sebelum atau selama perkawinan, sesudah tiga tahun dianggap harta pencaharian bersama diantara suami istri “druwe gabro”.

27.  Putusan PT Denpasar 15 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan “meskipun seorang janda telah meninggal kan rumah bekas suaminya dan telah berzinah, hal itu tidak menghilangkan haknya atas sebagian dari harta pencaharian bersama si janda dan bekas suaminya itu”.

28.  Putusan PT Denpasar 16 Juni 1969 Nomor: 339/PTD/1969/Pdt, menyatakan “seorang janda kehilangan haknya untuk mewarisi harta pusaka warisan mendiang suami nya, apabila ia menyalahi dharmanya sebagai janda”.

29.  Putusan PT Denpasar 19 Juni 1969 Nomor: 81/PTD/1967/Pdt, yang menyatakan bahwa “seorang wanita yang kawin keceburin, menurut hukum adat Bali menjadi ahli waris dari orang tuanya dan atau keluarga kepurusa”.

30.  Putusan PT Denpasar 19 Juli 1969 Nomor: 63/PTD/1966/Pdt, menyatakan “penyerahan ayahan tidak berarti penyerahan hak milik atas tanah melainkan hanyalah penyarahan kekuasaan untuk mengerjakan dan menghasili”.

31.  Putusan PT Denpasar 19 Juli 1969 Nomor: 63/PTD/ 1966/Pdt, menyatakan “harta warisan baru bisa dibagi waris, setelah selesai pengabenan”.

32.  Putusan MA 21 Januari 1970 Nomor: 227.K/Sip/1969, menyatakan “angkat sentana yang dilakukan dengan membuat akte dihadapan punggawa tanpa hadirnya yang mengangkat sentana dan tiada persetujuan dari keluarga kepurusa yang mengangkat sentana, maka akte dianggap tidak syah menurut hukum”.

33.  Putusan PN Tabanan 19 Januari 1970 Nomor: 97/Pdt/ Tbn/1969 dan PT Denpasar 1 Maret 1971 Nomor: 106/ PTD/1970/Pdt, menyatakan “seseorang tidak dikaruniai anak setelah suaminya meninggal dunia, diperbolehkan meng angkat anak (sentana) yaitu dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan dari mendiang suaminya”.

34.  Putusan Mahkamah Agung 21 Januari 1970 Nomor: 22 K/Sep/1969, menyatakan “apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan harta warisan dan tidak meninggal kan sentana/turunan atau disebut “camput”, maka harta peninggalannya diwarisi oleh keluarga kepurusa”.

35.  Putusan PT Denpasar 31 Maret 1970 Nomor: 13/PTD/1967/Pdt, menyatakan “anak perempuan yang telah kawin keceburin, tetap mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya seperti seorang anak-anak laki-laki”.

36.  Putusan PT Denpasar 31 Maret 1970 Nomor: 13/PTD/1967/Pdt, yang menyatakan “harta peninggalan suami hanya untuk diurusi, digunakan dan diambil hasilnya oleh si janda selama si janda menepati dharmanya sebagai janda”.

37.  Putusan PT Denpasar 20 April 1970 Nomor: 206/PTD/1968/Pdt, menyatakan seorang laki-laki yang kawin nyeburin dengan seorang wanita yang berkedudukan sebagai nyeburi sentana, sehingga setelah wanita/isteri nya meninggal, maka kedudukan laki-laki tersebut adalah hanya sebagai janda berbadan wanita”.

38.  Putusan PT Denpasar 21 September 1970 Nomor: 226/PTD/1969/Pdt, yang menyatakan  “menurut hukum adat Bali, beberapa anak wanita dapat dijadikan sentana rajeg, apabila dikehendaki dan dilakukan oleh orang tuanya atau ahli waris yang terdekat”.

39.  Putusan PT Denpasar 8 Pebruari 1971 Nomor: 138/PTD/1970/Pdt, menyatakan “menurut hukum waris peswara (erfrechtipawara) yang kini di Bali masih dijadikan pedoman bahwa yang masih berhak menerima warisan ialah keluarga laki-laki sampai derajat kedelapan saja dari orang yang meninggal dunia”

40.  Putusan Mahkamah Agung 24 Maret 1971 Nomor: 32 K/Sip/1971, menyatakan “menurut hukum adat Bali seseorang buyut (anak dari cucu) berdasarkan garis keturunan laki-laki (garis kepurusan) adalah ahli waris yang berhak menerima/ mewarisi harta peninggalan dari almarhum kakeknya”.

41.  Putusan Mahkamah Agung 10 April 1971 Nomor:770.K/ Sip/1970, menyatakan “harta peniggalan seorang suami yang telah meninggal dunia masih belum dapat dibagi waris diantara para ahli warisnya selama handanya sendiri belum diaben”.

42.  Putusan Mahkamah Agung 14 Juli 1971 Nomor: 338K/Sip/1971, menyatakan “ahli waris dari pihak kepurusa yang tidak ikut menggugat yang diakui oleh para penggugat, setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para tergugat maka ia melalui putusan pengadilan berhak pula mendapatkan warisan”.

43.  Putusan PN Denpasar di Tabanan 11 Desember 1971 Nomor: 126/Pdt/Tbn/1971, menyatakan “anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang dikawin keceburin adalah satu-satunya ahli waris dari ibunya”.

44.  Putusan MA Nomor: 358.K/Sip/1971, yang menyatakan “seorang janda yang kawin lagi tanpa ijin/persetujuan keluarga dekat suami/isteri dianggap menyalahi dharma nya sebagai janda, maka ia tidak berhak mewarisi dan juga tidak berhak tinggal dirumah suami/isterinya lagi”.

45.  Putusan PN Denpasar 17 Pebruari 1972 Nomor: 136/Pdt/1971,  PT Denpasar 24 Juli 1972 Nomor: 63PTD/1972/Pdt, putusan Mahkamah Agung 14 Maret 1973 Nomor: 229/K/Sip/1972, menyatakan “barang-barang yang di dapat selama perkawinan yang disebut barang gunakaya (druwe gabro) harus dibagi dua sama rata, apabila terjadi perceraian”.

46.  Putusan PN Karangasem 28 Peberuari 1972 Nomor: 1/Pdt/1972, menyatakan “seorang yang tidak berhak sebagai pewaris atau mengambil alih kewajiban pewaris tidak menimbulkan hak waris terhadapnya dari yang diabenkan apabila dia melakukan pengabenan itu”.

47.  Putusan PN Tabanan 10 April 1972 Nomor: 29/Pdt/Tbn/1972, dikuatkan oleh putusan PT.Denpasar 22 Juli 1972 Nomor: 105/PTD/1972/Pdt, menyatakan “keluarga sedarah dalam garis kesamping yang terdekat, tidak berhak menghalang halangi seorang anak perempuan dijadikan sentana rajeg atau kawin keceburin, apabila masih ada keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang lebih berhak menentukan”.

48.  Putusan PT Denpasar 22 Juli 1972 Nomor: 105/PTD/1972/Pdt, menyatakan “seorang anak perempuan mendapat status hukum sebagai anak laki-laki dan mempunyai hak mewaris seperti anak laki, apabila ia dijadikan sentana rajeg atau dikawin keceburin”.  

49.  Putusan PT.Denpasar 8 Agustus 1972 Nomor: 108/PTD/1972/Pdt, mengatakan “anak perempuan yang telah kawin keluar menurut ahli waris dari oang tuanya, oleh karena itu tuntutan harta warisan oleh pihak bukan ahli waris adalah tidak mempunyai hak untuk menggugat”.

50.  Putusan PT Denpasar 30 Desember 1972 Nomor: 258/PTD/1971/Pdt, yang  menyatakan “janda bukanlah ahli waris, tetapi hanyalah berhak menikmati bagian harta peninggalan almarhum suaminya saja, dengan demikian janda tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap utang almarhum suaminya”.***

 

===> klik DOWNLOAD AWIG-AWIG Versi PDF