Sejarah

,

Setelah melalui perjuangan panjang sejak tanggal 12 September 2012, akhirnya pada hari Redite Pahing Wuku Ugu, tanggal 22 Mei 2016 Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung terbentuk dan 100 (seratus) orang tokoh dan bendesa adat Bali yang mewakili krama adat Bali yang ada di Lampung secara aklamasi telah menetapkan Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang disebut dengan nama adat Jro Bendesa Agung. Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung selanjutnya disingkat (MAP) adalah organisasi tradisional masyarakat adat Bali yang memiliki asal-usul sebagai landasan historis, hukum adat Bali sebagai landasan hukum materiil dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 sebagai landasan yuridis formil, dengan tetap berpedoman kepada ajaran “Tri Hita Karana” dan “tatvam asi” sebagai norma agama dan azas“salunglung-sabayantaka, paras-paros sarpanaya dan asah-asih-asuh”sebagai norma adat Bali.
MAP mengemban misi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan krama adat Bali dalam menjalankan ajaran agama Hindu sebagaimana yang diwariskan oleh para leluhur Hindu, terutama yang terkait dengan kegiatan Panca Yadnya. Selain itu, MAP adalah wadah masyarakat adat Bali yang terhimpun dalam sistem desa adat Bali yang berkembang jauh sebelum majelis ini terbentuk, oleh karena itu tugas MAP selain melaksanakan kegiatan Panca Yadnya, juga mengemban misi sebagai majelis hakim perdamaian sesuai dengan tingkatannya yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Bali dan atau dengan masyarakat adat lainnya.
Dengan ditetapkannya Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai Jro Bendesa Agung Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung masa bhakti tahun 2016-2022, maka dalam 6 (enam) tahun kedepan tugas Jro Bendesa Agung dan kepengurusannya diharapkan dapat membawa perubahan mendasar untuk mengembalikan tatanan adat-istiadat dan tradisi yang selama ini dianggap tidak begitu penting, kemudian prajuru dan krama adat cenderung difungsikan sebagai pekerja yang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan strategis dalam sistem adat. Padahal secara yuridis dalam sistem adat Bali, pengemban fungsi hukum adalah bendesa, untuk itu dimasa mendatang para bendesa dan para prajuru adat Bali harus diberikan pengetahuan tentang hukum adat Bali yang akan dijadikan sebagai pegangan pengetahuan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai bendesa dan prajuru adat. Demikian juga para bendesa dan para prajuru adat Bali agar senantiasa konsisten dalam mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang menjadi warisan leluhur yang tidak ternilai dan sudah dikenal dunia internasional.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa,  dimana setatus desa adat atau yang disebut dengan nama lain termasuk MAP Provinsi Lampung,  memiliki kedudukan yang sangat kuat dan strategis dalam struktur Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 point 1 yang menyatakan:
 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Demikian juga dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 4 point a dinyatakan:
Pengaturan Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, dalam point b disebutkan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka saya Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. yang telah ditetapkan sebagai Jro Bendesa Agung Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, masa bhakti tahun 2016-2022 oleh para bendesa adat dan tokoh adat se Provinsi Lampung, melalui tulisan ini saya menghimbau umat Hindu keturunan orang Bali yang ada di luar Bali, agar mulai merintis pembentukan Majelis Adat Pekraman di daerahnya masing-masing sebagai wadah krama adat untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang diwariskan oleh para leluhur kepada kita semua agar tetap terpelihara dan lestari, terbebas dari pengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Bali yang menjadi bagian dari budaya nasional.
 
 
Bandar Lampung,   22   Mei   2016
Jro Bendesa Agung Majelis Adat Pekraman
Provinsi Lampung
Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.