MAKNA PUTUSAN MK NOMOR: 97/PUU-XIV/2016 BAGI PEMELUK AGAMA HINDU INDONESIA

,

I Ketut Seregig

Jro Bendesa Agung Majelis Adat Pekraman

Provinsi Lampung

 

Siapapun (dia) warga masyarakat pemeluk agama di Indonesia, ingin menjalankan ajaran agamanya itu dengan damai tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk saya sendiri yang beragama Hindu, tentu ingin merasakan ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang saya sudah warisi dari para leluhur saya hingga saat ini. Kebebasan dalam menjalankan ibadah agama telah diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat (2) ini sudah jelas, yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itulah saya berpesan kepada seluruh masyarakat Adat Bali yang beragama Hindu dimanapun berada, agar tetap mentaati dan lascarya menjalankan ajaran agama Hindu sebagaimana ajaran yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada kita semua, dengan memegang teguh tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali. Dan, bagi anda yang apriori, tidak interest dan selalu menyalahkan banten sebagai sumber kemiskinan, kebodohan dan belum paham serta tidak mengerti tentang makna filosofi banten yang selama ini dijadikan sebagai sarana untuk beribadat oleh pemeluk agama Hindu suku Bali, khususnya yang ada di Lampung, saya menghimbau kepada anda agar berhenti menebar kebencian terhadap sistem adat yang kami laksanakan dan berhentilah anda mempengaruhi umat Hindu untuk masuk ke aliran hindu yang anda pelajari, berhenti pulalah anda merobah tradisi agama Hindu Bali yang sudah kami yakini puluhan abad lamanya dengan cara melarang menanam panca datu dalam pendirian pura, melarang umat mendirikan arca pentung yang biasanya dipasang didepan candi bentar, janganlah anda mencampur adukkan tradisi india yang anda dapatkan dari guru anda di India, tahukah anda bahwa ini Indonesia – maka tradisi dan budaya yang digunakan adalah tradisi dan budaya Indonesia, berhenti pulalah anda menebar pernyataan-pernyataan sumir yang bernada menghasut dengan pernyataan bahwa “menjalankan ajaran menurut tradisi agama Hindu Bali adalah boros dan memiskinkan umat”. Untaian kata-kata seperti ini sangat melukai perasaan kami sebagai orang Bali yang memeluk agama Hindu. Terlebih-lebih hal ini anda nyatakan dalam suatu forum resmi dihadapan para serati dan tokoh adat yang anda hadirkan dalam suatu pertemuan tentu lontaran kata-kata seperti ini sangat tidak patut, menyakitkan dan melanggar norma-norma etika agama Hindu.

 

Apabila ada diantara kita yang ingin menjalankan keyakinannya melalui aliran-aliran tertentu dalam Hindu, jangan mengusik kami yang sangat ikhlas menjalankan ajaran agama Hindu melalui tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang sudah kami warisi sejak 500 tahun yang lalu, bahkan sejak abad-IX para leluhur kami sudah menjalankan tradisi dan adat-istiadat ini, dan kami mempersilahkan anda untuk memilih cara yang menurut anda nyaman dan tidak memiskinkan diri anda seperti yang anda katakan. Biarlah kami mempertahankan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali ini, yang telah menyatu dalam setiap gerak dan langkah kami dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang dilandasi oleh keyakinan Panca Sraddha, Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, dan kami sepakat menyebut Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai Tuhanku, Pura sebagai tempat Suciku dan Weda sebagai kitab suciku. Landasan ini sangat jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi dalam setiap kesempatan anda ingin merobah (mengkonversi) keyakinan dan tatacara meyakini Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan cara melarang hal-hal yang menurut anda tidak cocok dengan aliran yang anda pelajari, tentu hal ini sangat keliru dan menurut kami tindakan anda tersebut telah menodai keyakinan kami. Kami tidak pernah mengusik kegiatan anda dalam meyakini Tuhan, apakah anda sebagai simpatisan/penganut kesadaran krisna, atau penganut aliran Sai Baba, atau aliran Ganesha, dll. sama sekali tidak pernah kami mengusik kegiatan anda, tetapi juga sebaliknya kamipun menginginkan hal yang sama, jangan usik kami dan jangan kuliahi kami dengan kata-katamu yang sangat pragmatis itu, tetapi berilah santapan rohani itu pada dirimu sendiri, agar kelak dikemudian hari anda menyadari betapa berdosanya anda kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

 

Perlu kami jelaskan dalam buku Warkacana karya Subandi (1997: 139), dinyatakan, bahwa akibat terjadinya konflik dan persaingan sekte yang mempengaruhi ketentraman Bali pada abad-IX saat itu, maka sekte-sekte yang berkembang di Bali waktu itu telah dilebur menjadi satu, dalam suatu pertemuan yang diadakan di Bata Anyar (Samuan Tiga) yang digagas oleh Mpu Kuturan yang menjadi Senopati di Kerajaan Bali yang rajanya bernama Sri Dharma Udayana Warmadewa. Dalam pertemuan 9 sekte yang dipimpin Senopati Kuturan tersebut telah menghasilkan kesepakatan, yaitu; pertama, paham Tri Murti dijadikan dasar di Bali, yang berarti di dalamnya telah mencakup seluruh paham sekte yang berkembang di Bali saat itu; kedua, dalam setiap desa pekraman (desa adat) supaya dibangun kahyangan tiga, yaitu; pura Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem; dan ketiga, dalam setiap rumah tangga supaya didirikan rong tiga (kemulan) sebagai tempat memuja Tri Murti (Brahma di ruang kanan, Wisnu di ruang kiri dan di ruang Tengah Siwa sebagai Maha Guru atau Bhatara Guru). Rong Tiga selain sebagai tempat memuja Dewa Tri Murti, juga difungsikan untuk memuja ruh leluhur, yaitu; ruang kanan untuk memuja leluhur laki-laki (purusa), ruang kiri untuk memuja leluhur wanita (pradana), sedangkan ruang tengah untuk memuja leluhur yang sudah menyatu dengan bathara guru.

 

Untuk itulah kami mengingatkan kepada anda para penekun aliran spiritual, terutama yang saya alami di Lampung, jangan karena anda ingin mencari pengikut atau karena ingin aliran anda dikatakan yang paling baik, maka anda tega mendiskriditkan banten/upakara yang selama ini telah susah payah dipelajari oleh para serati, lalu serta merta anda katakan bahwa karena banten telah membuat orang Bali miskin. Apakah anda punya data tentang hal ini ? Bukankah hal ini telah menunjukan bahwa sesungguhnya anda sangat egois dan kikir “untuk me-yadnya kepada Ida Sang Hyang Widhi saja anda sangat perhitungan, apalagi untuk yang lainnya”. Kalau memang anda ingin meng-agungkan Tuhan lebih dari yang lain, seharusnya seluruh harta yang anda miliki tanpa ragu harus anda persembahkan kepadaNya. Demikian pula dalam pembangunan pura, kami memiliki tradisi untuk memendem panca datu (hal ini ada sejarah tersendiri), tetapi anda melarang memendem panca datu, lalu anda pasang batu bulitan dengan mantra-mantra yang menurut anda cocok dengan keyakinan anda. Anehnya perilaku seperti ini dibiarkan oleh pimpinan umat di Lampung. Benarkah perilaku pemimpin seperti ini ?  

 

Terkait dengan judul artikel yang saya tulis ini, tentu ada maksud terdalam yang ingin saya sampaikan kepada anda yang selalu mendiskriditkan banten yang digunakan oleh kami dalam tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi setebal 156 halaman Nomor: 97/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) UU Nomor: 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 24 tahun 2013, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Dengan putusan MK tersebut, bagi saya hal ini adalah momentum bagi anda penganut aliran kepercayaan Hindu, untuk menentukan sikap anda, apakah anda masih tetap menganut ajaran agama Hindu yang percaya dengan Tri Murti sebagai Dewa tertinggi, Panca Sraddha sebagai dasar keyakinan, Tri Kerangka Dasar Hindu, Weda sebagai kitab suci dan Pura dan Candi sebagai tempat suci. Bagi saya ini yang terpenting, dari pada mempengaruhi umat sendiri, merobah tradisi yang anda sendiri tidak paham, yang berpotensi menimbulkan konflik, lebih baik anda tentukan sikap anda dan jangan berlindung lagi di ketiak Parisada, apalagi menggunakan lembaga Parisada untuk menyingkirkan eksistensi majelis adat yang sangat dibutuhkan sebagai alat pemersatu oleh umat hindu suku Bali yang ada di luar Bali. Demikian pula kepada pimpinan Parisada pusat agar sering-sering memberikan pengetahuan agama Hindu Indonesia kepada para pengurus Parisada dan umat, agar tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali tetap ajeg dimanapun umat Hindu asal Bali itu berada.**

 

Bandar Lampung, 30 Januari 2018

 

Ada 0 komentar untuk berita ini



Tinggalkan Komentar


Nama :
Email : Tidak akan diterbitkan
URL : Diawali dengan: http://
Komen :
security image