HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, PERSFEKTIF AJARAN AGAMA HINDU

,

Negara menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang baik bebas dan merdeka berdasarkan undang-undang, sehingga tidak satupun yang dapat  mengganggu hak-hak hidup setiap warganya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan merupakan penerus perjuangan cita cita bangsa dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia pemerintah menunjukan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi internasiolan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan diundangkannya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan  Pidana Anak.

 

Anak yang dilahirkan adalah manusia seutuhnya yang memiliki hak – hak sebagai mana tercantum dalam  undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

 

Kewajiban seorang anak adalah sebagaimana diatur dalam  undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 19, a. Menghormati orang rua, wali dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

 

Grhasta Asrama dalam konsep ajaran agama Hindu yang disebut Catur Asrama pada tingkat menjalani kehidupan di dunia ini adalah tahap masa berumah tangga, setelah melaksanakan masa Brahmacari atau masa menuntut ilmu selesai. Dalam masa berumah tangga yang menjadi tujuan utama adalah untuk memperoleh keturunan atau anak sebagai penerus keturunan yang akan dapat menjalankan tugas tugas orang tua nantinya dalam kehidupan didunia ini. Orang tua yang telah dianugrahi seorang anak dalam ajaran Hindu wajib hukumnya untuk membetuk kepribadian anak tersebut menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tuanya, taat menjalankan agamanya, serta berbakti kepada bangsa dan negaranya dan anak wajib harus memiliki ilmu pengetahuan.

 

Anak yang baik seperti tersebut diatas dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Suputra yang berasal dari bahasa sansekerta Su artinya baik, Putra artinya anak jadi Suputra adalah anak yang baik. Kelahiran seorang anak adalah merupakan tujuan yang edial dari setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan didunia ini karena diyakini bahwa seorang anaklah yang akan dapat menolong orang tua dalam kehidupan di dunia maupun diahirat sehingga ada disebutkan dalam Adiparwa 74,38 yang bunyinya Seorang dapat menundukan dunia dengan lahirnya anak, ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu dan kakek-kakek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucunya.

 

Penghormatan terhadap anugrah Tuhan yaitu anak dalam ajaran agama Hindu sangatlah dijunjung tinggi hal ini dapat dilihat bagaimana seorang yang sudah berumah tangga istri yang mulai mengandung telah diupacarakan dengan sebutan Magedong-gedongan yaitu upacara yang dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang mengandung. Demikian juga halnya dengan lahirnya sang bayi diteruskan pelaksanaan upacara tiga bulanan, otonan, naik remaja, potong gigi, ini merupakan penghormatan dan pembentukan kepribadian anak yang dilakukan oleh orang tua.

 

Demikian juga halnya disamping pelaksanaan upacara terhadap anak, perlindungan anak dalam hukum Hindu bahwa anak harus dilindungi dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kemerdekaan anak tersebut, apa lagi menyakitinya oleh siapapun termasuk penguasa. Hal ini dapat dilihat dalam Perundang – undang Madjapahit yang bersumber dari Kitab Manava Dharmasastra atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu, dijelaskan dalam pasal 1 Anak yang belum dapat membedakan baik dan jahat, yang sedang berumur dibawah sepuluh tahun, jika berbuat yang tidak baik, tidak layak di hukum atau dikenakan denda oleh raja yang berkuasa.

 

Dalam perkembangan hukum terutama Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi terhadap proses peradilan yang harus dijalaninya. Dengan demikian penulis berkesimpulan dari jaman Veda sampai saat ini Anak harus mendapat perlindungan yang lebih, pendidikan dan intlektual yang lebih baik, untuk meneruskan cita- cita keluarga, bangsa dan negara tercinta ini. (penulis AKBP. Made Kartika, S.ag, S.H., M.H.).

Ada 0 komentar untuk berita ini



Tinggalkan Komentar


Nama :
Email : Tidak akan diterbitkan
URL : Diawali dengan: http://
Komen :
security image