PARISADA DALAM HEGEMONI POLITIK

,

PARISADA dalam HEGEMONI POLITIK

(Studi Empirik: Tentang Kebijakan Parisada di Lampung)

 

Oleh:

Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Dosen Magister Hukum Program S2 Fakultas Hukum

Universitas Bandar Lampung

 

  1. Latar Belakang

 

Artikel ini sudah pernah dipublikasikan oleh penulis beberapa bulan yang lalu melalui Media Hindu, sepertinya kritik yang penulis sampaikan dalam tulisan ini pimpinan Parisada di Lampung benar-benar tidak bergeming. Berdasarkan hasil pengamatan lanjutan terhadap lembaga ini, rupanya perebutan tampuk pimpinan Parisada di Lampung yang diikuti oleh para pebisnis-pebisnis memiliki tendensi untuk merebut kendaraan umat bernama parisada sebagai lembaga pemegang otoritas umat Hindu yang menjadi simbol penguasa umat Hindu, karena lembaga ini memiliki bargaining position yang cukup tinggi dalam suksesi Pilkada. Satu-satunya langkah strategis yang harus dilakukan untuk merebut peluang bisnis pada era globalisasi ini adalah menguasai suara umat. Jadi, kesimpulannya adalah pengabdian yang dilakukan oleh para pemimpin umat sekarang ini tidaklah murni ‘ngayah’, bila tidak karena kepentingan bisnis, ya kepentingan jabatan, kesan inilah yang tertangkap penulis dalam observasi yang dilakukan terhadap komunitas umat Hindu di Lampung.

                                                                                                                        

Pertarungan merebut tampuk pimpinan ini juga terjadi dalam pemilihan Ketua  DPP Pemuda Peradah Lampung. Calon yang satu diback Ketua Parisada Lampung bekerjasama dengan Ketua Walakanya, yang diyakini akan berapiliasi untuk mengegolkan Cagub petahana yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lampung, yang kembali mencalonkan diri sebagai Cagub priode 2019-224. Sedangkan yang satunya lagi adalah calon Ketua Peradah yang murni berjuang untuk organisasi yang terdiri dari orang-orang militan, orang-orang yang memiliki integrasi yang kuat terhadap perjuangan Pemuda Peradah Indonesia, konsisten dalam bertindak dan mereka berjuang keras untuk mempertahankan Pemuda Peradah sebagai organisasi yang non politik dan dipercaya sebagai generasi Hindu yang militan.

 

Sungguh sangat disayangkan, isi program kerja Parisada Lampung tidak lebih dari upaya membangun jaringan pengumpul suara agar pundi-pundi suara dapat dijadikan sebagai bahan promosi dalam suksesi pilgub yang akan datang,  bukan melakukan pembinaan agama kepada umat dan memperjuangkan pembangunan sarana tempat ibadah, malah sibuk mengurus pilkada. Melalui tulisan ini saya menyerukan kepada umat Hindu terutama pimpinan Parisada dimanapun berada, mari kita rapatkan persaudaraan, mari kita pertahanankan Ideologi Pancasila dan NKRI, mari kita bangkitkan semangat untuk melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali sebagai bagian dari keanekaragaman serta kebhinekaan Indonesia.  

Penulisan artikel ini dimulai dari rasa keprihatinan penulis tentang kebijakan pengurus harian Parisada di Lampung yang telah keluar dari jalurnya sebagai majelis agama yang notabene sebagai organisasi yang disucikan (parisad). Keluarnya Parisada di Lampung dari norma-norma hukum yang secara tegas telah tercantum dalam pasal 4 point 10 ART Parisada yang menyatakan: Untuk dapat dipilih menjadi anggota Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian, seorang warga negara yang beragama Hindu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “........point 10. Non partisan atau tidak duduk di dalam salah satu partai politik”. Dan kita semua telah mengetahui ada Ketua Parisada di Lampung yang SDMnya adalah para pengurus partai yang aktif, bukan sekedar simpatisan partai. Kenapa hal ini didiamkan, walaupun sudah tahu tetapi tetap saja hal ini dibiarkan? Suara hati umat Hindu pada akar rumput mengatakan, umat Hindu di Lampung tergadai dalam bargaining politik dalam “Suksesi Pildaka”, dan hal ini terbukti dalam suksesi periode yang lalu, umat Hindu ada dalam “Hegemoni Politik”. Parisada di Lampung saat ini bagaikan wanita cantik yang mampu menggoda para politikus dan Balonkada untuk dapat merebut suara hampir satu juta jiwa, adalah jumlah yang cukup fantastis dalam hitungan suara mata pilih. Pertanyaan yang harus direnungkan kemudian adalah “Sadarkah kita, bahwa Parisada saat ini telah terbelenggu oleh politik praktis yang dilakukan oleh para pengurusnya, baik sebagai tim sukses yang bermain dibelakang layar. Jumlah satu juta jiwa umat Hindu dijadikan sebagai “bargaining politik dan bargaining position”. Perlukah kebijakan seperti ini, yang berpotensi merusak keharmonisan umat Hindu di masa mendatang? Kekeliruan parisada pada periode 2012-2017 lalu saat ini terulangi kembali oleh Ketua Parisada yang baru terpilih pada tahun 2017, saya menyarankan parisada jangan dijadikan sebagai media dukung-mendukung dalam suksesi pilkada yang akan datang, kasihan lembaga ini    

 

Hasil studi empirik yang dilakukan dilapangan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Parisada harus kembali kepada tugas pokoknya, menjalankan amanat yang tertuang dalam pasal 7 AD Parisada yang menyatakan; a. Melayani umat Hindu dalam meningkatkan Sraddha dan Bhakti; b. Meningkatkan pengabdian dan peranan umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c. Mengembankan dan memelihara keserasian dan keharmonisan internal dan antar umat beragama; d. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan setiap badan, organisasi, lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan baik nasional maupun internasional. Dan hal yang lebih penting lagi harus dilaksanakan Pengurus Harian Parisada Lampung adalah “menjalankan Bhisama dan Keputusan Sabha Pandita”, sebab apabila hal ini tidak dijalankan, maka Pengurus Harian Parisada berpotensi melanggar pasal 4 ART Parisada, yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ART Parisada.              

 

    II. Upaya Mewujudkan Parisada sebagai Pelayan Umat

Menurunnya kepercayaan umat Hindu di Lampung kepada Majelis Parisada di Lampung sebagai akibat dari perilaku Pengurus Harian Parisada yang arogan, tidak taat kepada amanat yang tertuang dalam AD/ART Parisada, misalnya tidak menjalankan Ketetapan Maha Sabha VIII Nomor: III/TAP/M.SABHA/VIII/2001 tanggal 23 Setember 2001, yang direfresentasikan dalam kesepakatan bersama Dirjen Bimas Hindu dan Budha, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pimpinan Sampradaya. Pengurus Harian malah merobah tatanan dalam praktik keagamaan yang bertentangan dengan isi dari kesepakatan yang dibuat oleh ketiga petinggi tersebut di atas, dampak yang terjadi di masyarakat adalah timbul kebingungan di masyarakat yang ujung-ujungnya menyalahkan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang menjadi warisan leluhur yang adiluhung.

 

Untuk mewujudkan keharmonisan, persatuan dan kesatuan umat Hindu khusus nya suku Bali, saya mengajak kepada semua umat Hindu, agar kembali kepada “swadharmaning sang manggala mautama” adalah menjadi pemangku-pemangku umat dengan cara melayani umat Hindu dalam melaksanakan Tri Kerangka Dasar agama Hindu, yaitu: tattva, etika/susila dan ritual/upacara yang harus dijalankan secara simultan. Tattva adalah kepala, etika/susila adalah badan dan ritual/ upacara tangan dan kaki. Kepala tanpa badan, tangan dan kaki bukanlah manusia sempurna, demikian pula badan, tangan dan kaki tanpa kepala bukanlah manusia, demikian juga sebaliknya, ketiganya saling membutuhkan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin adalah pelayanan bagi umatnya, setiap jengkal dari pelayanan yang dilakukan pemimpin adalah karma baik baginya. Tidak akan ada karma baik bagi pemimpin, apabila tidak ada umat yang dipimpinnya. Pemimpin wajib membahagiakan umatnya, sebab bila tidak, maka ia akan menimbun karma buruk dalam hidupnya.  Dalam Bab VII.1-4 hal.355 MDS dinyatakan:

 

Rajadharman prawaksyami, yathawrtto bhawen nrpah,

Sambhawacca yatha tasya, siddhicca parama yathi.(1)

Brahmam praptena, samskaram ksatriyena yatha widhi,

Sarwasyasya yathanyayam, kartawyam pariraksam.(2)

Arajake hi loke smin sarwato widrute bhayat

Raksarthamasya sarwasya rajanamasrjat prabhuh.(3)

Indranilayamarkanam agnecca warunasya ca

Candrawittecayoccaiwa matra nirhrtya cacwatih.(4)

  • Artinya :

Akan saya riwayatkan dan perlihatkan kewajiban raja,

bagaimana raja seharusnya berbuat untuk dirinya sendiri,

bagaimana (ia) dijadikannya dan bagaimana ia dapat

mencapai kesempurnaan yang tertinggi.(ad.1)

 

Kesatria yang telah menerima sakramen menurut veda

Berkewajiban melindungi seluruh dunia sebaik-baiknya.(ad.2)

Karena kalau orang-orang ini tanpa raja akan terusir,

Tersebar keseluruh penjuru oleh rasa takut. Tubuh telah

menciptakan raja untuk melindungi seluruh ciptaannya.(ad.3)

Untuk memenuhi maksud tujuan itu (raja) harus memiliki

sifat-sifat partikel yang kekal dari pada dewa Indra, Wayu,

Yama, Surya, Agni, Waruna, Candra dan Kubera.(ad.4)

 

Uraian dari sloka yang tertuang dalam MDS tersebut diatas merupakan tuntunan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kewajibannya di masyarakat, agar kelak di kemudian hari setiap jengkal pelayanannya kepada warga yang dipimpin nya menjadi karma baik (subhakarma) dalam mewujudkan tujuan hidup sebagai manusia, yaitu “moksartham jagadhita ya ca itti dharma”. Untuk mencapai tujuan sebagaimana tuntunan Kitab Manawadharmasastra (MDS) tersebut diatas, bila dikaitkan dengan kondisi parisada di Lampung saat ini, yang tidak menjalankan sepenuhnya amanat yang tertuang dalam AD/ART Parisada dan Bhisama yang ditetapkan dalam Pesamuhan Agung setiap tahunnya, umat Hindu harus sepakat untuk melepaskan majelis Parisada dari hegemoni politik dan bersifat netral sebagai majelis agama serta mengurus sebaik-baiknya tugas keumatan yang tertuang dalam pasal 7 Anggaran Dasar Parisada, tentang  tugas pokok Parisada.

 

Tulisan ini merupakan kritik yang patut dipahami dan dicerna secara mendalam  dengan pikiran yang jernih, mungkin juga tulisan ini dianggap terlalu vulgar atau tendensius, tetapi fakta-fakta inilah yang terjadi di masyarakat yang perlu disuarakan secara konstruktif agar terdengar lebih nyaring dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berharga bagi kewibawaan parisada dimasa mendatang, sehingga parisada di Lampung tidak terjerumus lebih dalam pada politik praktis yang akan berpotensi menodai kesucian nama majelis parisada yang sangat kita hormati. Penulis sangat memahami langkah dan kebijakan yang dilakukan para pemimpin parisada di Lampung pada masa sekarang ini, kalau hanya mensukseskan calon pemimpin yang kita sukai, kenapa harus majelis parisada yang dijadikan sebagai media politik untuk mencapai tujuan?        

 

Ada 0 komentar untuk berita ini



Tinggalkan Komentar


Nama :
Email : Tidak akan diterbitkan
URL : Diawali dengan: http://
Komen :
security image